M. Chozin Amirullah
Ketua Umum PB HMI

Tanpa meninggalkan semangat kekritisan kita, secara ide, keinginan Dirut PLN Dahlan Iskan untuk menggratiskan listrik bagi rakyat (konsumsi dibawah 450 watt) adalah sebuah terobosan menarik. Dalam perhitungan Dahlan (detik.com, 12/6/10), dengan asumsi konsumen miskin sebanyak 20 juta orang dan konsumen menengah ke atas sebanyak 40 juta, maka PLN akan kehilangan dana sebesar Rp 1,5 triliun , tetapi pada saat yang bersamaan akan mendapat pemasukan sekitar Rp 30 triliun dari pelanggan menengah ke atas.

Gagasan tersebut dimungkinkan untuk diterapkan mengingat negara tetangga kita, Malaysia juga sudah menerapkannya. Di negara bagian Selangor, dimana industri Malaysia berkonsentrasi, listrik untuk orang berpenghasilan rendah juga digratiskan. Tentu hal ini hanya bisa dicapai dengan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi kelas menengah ke atas tersebut.
Namun demikian ada hal-hal yang perlu ditanyakan untuk menguji keseriusan gagasan tersebut. Pertanyaan yang patut diajukan adalah, jika gagasan tersebut benar-benar diimplementasikan, adakah jaminan perhitungan di atas akan benar-benar terwujud? Siapkah PLN untuk bukan hanya mendata, akan tetapi juga memverifikasi data para pelanggannya mana-mana yang termasuk pelanggan kelas miskin dan mana yang termasuk kelas menengah ke atas. PLN harus menyiapkan perangkat yang lengkap untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan ini mulai dari penentuan kriteria konsumen miskin dan kaya.
Kontrol terhadap kriteria konsumen ini tidak mungkin hanya mengandalkan meteran penunjuk tegangan saja, akan tetapi juga mendeteksi penyelewengan-penyelewengan yang nantinya akan dilakukan baik oleh pelanggan itu sendiri ataupun bahkan oleh pegawai internal PLN. Saya meyakini, jika nanti ide tersebut benar-benar diimplementasikan, tiab-tiba akan banyak sekali rumah tangga-rumah tangga yang mengaku miskin, dengan tujuan agar digratiskan listriknya.
Hal lain yang membuat saya tidak yakin dengan kesuksesan ide tersebut adalah masih banyaknya pencurian tegangan listrik yang dilakukan mulai dari rumah tangga, industry kecil bahkan industri besar. Ini adalah hal klasik di PLN yang mustinya perlu mendapat prioritas untuk diselesaikan. Sudah menjadi maklum bagi kita semua, suatu rumah tangga bisa dengan mudah mencuri tegangan hanya dengan memasang kabel tambahan yang diparalelkan dengan kabel listrik yang melewati meteran pengukur . Jadi satu kabel melewati meteran, dan satu lagi tidak, maka konsumi yang dihtung hanya separuhnya saja.
Demikian juga dengan industri-industri, baik kecil maupun besar. Tengoklah aktivitas industri seperti konveksi, bengkel, dan sebagainya, sebagian diantara mereka masih banyak yang melakukan pencurian tegangan untuk mengurangi beban biaya produksi. Belum lagi perusahan-perusahaan besar yang menggunakan gedung-gedung dengan konsumsi listrik super boros. Parahnya lagi, tidak sedikit di antara mereka yang melakukan kerja sama dengan pegawai PLN sehingga pencurian-pencurian tersebut tidak dilaporkan ke manajemen PLN. Lalu, kenapa bukan perbaikan manajemen internal PLN yang diproritaskan? Bukankah sejak dari dulu buruknya manajemen ini menjadikan PLN berkontribusi 90-95 persen terhadap kerugian di BUMN?
Menelisik dari latar belakang Dahlan Iskan punya background di dunia media, jangan lontaran gagasan menggratiskan listrik untuk orang miskin ini hanya dijadikan sebagai isu bombastis untuk mencari popularitas saja. Jangan sampai pula, isu listrik untuk orang miskin tersebut hanya isapan jempol belaka yang hanya dijadikan alat untuk menutupi borok-borok di internal PLN. Listrik untuk rakyat miskin perlu didukung, tetapi reformasi PLN juga perlu lebih ditekankan.

M. Chozin Amirullah
Ketua Umum PB HMI