Bicara masalah pembangunan di indonesia, pembangunan telah diorientasikan sebagai media produksi untuk menopang industrialisasi pembangunanisme di indonesia. Dalam bahasa Wardiman (link and match). Dari asumsi itu kemudian lahir sebuah pandangan yang sangat materialistik. Keberhasilan pembangunan ditentukan dari seberapa banyak lulusan yang mampu menempati dunia kerja. Hal ini berarti pendidikan telah dicerabuti esensinya. Esensi pendidikan untuk mencerdaskan dan menciptakan manusia yang hakiki telah dieksploitasi dan direduksi habis menjadi sedemikian instant. Proses pendidikan hanya untuk mempelajari hal-hal teknis. Menyiapkan kognisi dan psikomotorik untuk siap di dunia kerja.

Apabila dibedah mengenai bahan ajar yang diajarkan di sekolah dasar tampak terlihat pendidikan selalu dimuarakan pada kepentingan negara. Masyarakat pun tanpa sadar telah menerima kognisi tersebut. Masyarakat mulai memiliki logika sama bahwa keberhasilan pembangunan ujung-ujungnya adalah kapital. Keadaan ini tidaklah masalah manakala diikuti dengan pertimbangan sisi afeksi. Namun kenyataannya sekolah sekarang ini menjadi semacam rezim pengetahuan yang sangat kaku dan mendikte perkembangan kognisi anak didik. Jadi, anak didik dipaksa seragam dalam memahami sesuatu termasuk didalamnya memahami apa itu pembangunanisme dan bagaimana berperan disana. Masyarakat yang diproses dan diproduk dari pendidikan semacam ini tanpa sengaja (karena proses ini sangat hegemoni) memilki pola pikir yang seragam dalam mempersepsi setiap persoalan. Hal ini praktis kesalahan besar karena kesergaman adalah suatu kemandulan.

Apabila mengamati proses belajar mengajar di kampus, praktis kampus tidak mencerminkan perubahan apa-apa bagi kekuasaan wacana pendidikan di Indonesia. Kampus menjadi bangunan kekuasaan yang mendominasi pemikiran. Kampus menerapkan program kuliah yang begitu ketat ditambah lagi orientasinya yang tidak berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah. Hal yang lebih parah lagi, mahasiswa belajar bukannya untuk mengukir prestasi keilmuan tetapi dijejali persoalan-persoalan yang jauh dari realita. Bukankah ini sebuah malapetaka besar tatkala mahasiswa mengaku dirinya sebagai pelaku golongan menengah intelektual di Indonesia?

Praktis di ruang kuliah mahasiswa tidak mendapatkan persoalan-persoalan riil untuk dijawab bersama. Keadaan ini bercampur dengan orientasi instant developmentalisme dimana keberhasilan kuliah ditentukan setelah lulus mahasiswa disalurkan kemana. Jadi, orientasi keilmuan dipangkas habis-habisan. Dengan kondisi semacam ini masihkah kampus memiliki orientasi keilmuan? Bukannya kampus telah melakukan rutinitas belajar dengan sistem pembelajaran yang standart dan sudah dipatenkan, tidak ada daya tawar. Mahasiswa dituntut mampu berpikir sangat instant yang kemuadian mahasiswa kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.
Mahasiswa, sebagai kelompok sosial yang teralinasi dalam lingkungannya. Lihat betapa banyak mahasiswa yang tidak berani kembali ke desa dan tidak berani menghadapi persoalan riil di masyarakat. Mungkin bisa juga dilihat dari berapa banyak pengangguran intelektual di indonesia. Kondisi yang parah ini memang kampus diciptakan untuk merepresentasi kepentingan negara dan tidak digunakan untuk merepresentasi perkembangan pengetahuan. Karena digunakan untuk merepresentasi kepentingan negara maka kekuasaan yang diadaptasi di kampus sangat mirip dengan negara. Sangat kaku dan berorientasi pada develop-develop.

Bukankah ini telah mencerabuti esensi-esensi belajar, mencerabuti esensi pengetahuan. Jika memang orientasinya link & match, maka perlu adanya semacam hubungan yang intens antara lembaga pendidikan dan industri. Kemudian muncul problem ada mata kuliah. Teori-teori yang diajarkan umumnya sudah kadaluarsa sehingga untuk bersaing di dunia kerja, mahasiswa perlu belajar lagi.

Sebenarnya esensi pendidikan itu adalah mengembangkan potensi kemanusiaan secara utuh dengan tetap memperhatikan kognisi, afeksi dan psikomotorik. Kognisi tergarap tapi tidak tuntas. Pengembangan kognisi di kampus hanya sebatas kulit dan tidak mencoba menggali persoalan yang lebih mendalam. Psikomotorik, ada pendidikan yang telah memiliki psikomotor murni tapi betapa banyak perguruan tinggi yang pengembangan psikomotornya masih lemah.

Sebenarnya pendidikan itu tidak ada hubungannya dengan ideologi developmentalisme negara. Negara juga harus tahu diri dan tidak bermain di ranah pendidikan hanya untuk kepentingan pembangunan prakondisi yang stabil. Efek pendidikan yang ruwet ini merupakan pengaruh kekuatan negara yang tidak dapat dibendung oelh kekuatan apapaun di masyarakat termasuk di dalamnya pendidikan. Agama pun habis dihadapan negara. Agama dijadikan objek kekuasaan yang hanya mengusung simbol sementara membuang rohnya. Begitu juga dalam pendidikan dimana kepentingan negara terlalu kuat. Kurikulum diciptakan sedemikian rupa untuk menciptakan keseragaman pola pikir. Kondisi ini menguntungkan negara karena semakin rendah resistensi masyarakat pada negara, negara semakin membabi buta dalam mendikte masyarakat untuk menuntaskan proyek-proyek negara termasuk developmentalisme.

CITRA BANCH SALDY

DIREKTUR LEMBAGA PERS MAHASISWA ISLAM (HMI-MPO) CABANG PURWOKERTO

Mantan Ketua Umum HMI Badan Koordinasi Indonesia Bagian Barat (Badko Inbagbar), 2003-2005.
Mantan Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, 2005-2007.

Memperingati hari buruh seluruh dunia, Aliansi Rakyat Banyumas Bersatu (ALAT BAMBU) yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa, yaitu: HMI-MPO, FMN, IMM, PMII, PMKRI, LMND dan SRMI melakukan aksi long march kedepan gedung DPRD Banyumas. Aksi ini menuntut adanya sebuah sistem perburuhan yang adil bagi buruh, karena selama ini kehidupan buruh semakin dirugikan dengan kebijakan yang bipatriat, yaitu antara buruh dengan pihak pengusaha saja. Dari sistem tersebut, kasus buruh yang terjadi di Banyumas adalah tidak sesuainya upah buruh dengan UMK Banyumas sebesar Rp. 612.500. Karena pada realitanya, buruh di Banyumas hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000- Rp. 450.000 perbulan, kondisi realita ini yang kemudian menjadi permasalahan tersendiri untuk wilayah Banyumas.

Aksi yang diikuti lebih dari 100 orang tersebut, dimulai dari depan kampus Unsoed dengan mengambil rute Jl HR Bunyamin, kebon dalam, Jl Jenderal Soedirman, RRI Banyumas dan berakhir di gedung DPRD Banyumas. Citra Banch Saldy perwakilan dari HMI-MPO yang juga negosiator aksi, dalam orasinya menyuarakan bahwa kondisi buruh Indonesia saat ini telah dimonopoli oleh rezim neoliberalisme dan imperialisme Amerika dengan masuknya perusahaan multinasional ke dalam Indonesia, seperti Freeport, Exxon Mobile, Caltex dan Newmont. Citra pun mengkritisi pada permasalahan isu yang diangkat setiap tahun yakni permasalan outsourching dan rendahnya upah buruh. Kesemua itu hanya berhenti pada tataran isu belaka tanpa ada sebuah penyelesaian yang solutif dari pemerintah.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, yaitu pertama, berikan upah layak bagi seluruh buruh. Kedua, menuntut dicabutnya UU no 13 tahun 2003. Ketiga, hentikan prampasan tanah rakyat. Terkait dengan tuntutan tersebut, Alvin perwakilan dari LMND menyampaikan bahwa “aksi ini ditujukan sebagai sebuah bentuk dinamisasi gerakan yang didalamnya ada sebuah tuntutan untuk keejahteraan buruh yang lebih baik”. Lebih lanjut Alvin menambahkan bahwa “kondisi buruh yang seakan diam dalam menghadapi tekanan perusahaan karena buruh masih terlalu menggantungkan hidupnya pada perusahaan”.

Aksi massa ini direspon oleh anggota dewan dengan dialog diantara kedua belah pihak, antara ALAT BAMBU dengan pihak DPRD dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam dialog tersebut, anggota DPRD Banyumas dihadiri oleh ketua Komisi D Bapak Supangkat SH sedangkan dari Disnakertrans dihadiri oleh kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam dialog tersebut, pertanyaan dari ALAT BAMBU berkisar pada permasalahan peran dan posisi legislatif dan eksekutif Banyumas dalam mengatasi permasalahan buruh di Banyumas serta sangsi yang diberikan kepada pengusahan yang tidak memenuhi kesejahteraan buruh. Klaim yang dibuat oleh pihak eksekutif maupun legislative adalah sudah dilaksanakannya pengawasan pada tingkatan perusahaan masing-masing. Namun dari system pengawasan tersebut hanya diambil 64 perusahaan sebagai sampel, bukan secara keseluruhan perusahaan yang ada di Banyumas.

Terkait dengan peran legislative, Supangkat SH menjelaskan bahwa “selama ini anggota dewan masih menunggu laporan dari buruh secara individu maupun kelompok, namun sampai kini tidak ada yang melapor terkait dengan isu penindasan terhadap buruh tersebut”. Namun perwakilan dari mahasiswa sedikit kecewa dengan pernyataan anggota dewan terebut, seperti yang diungkapkan oleh Erwin Asrizal (PTK HMI Cabang Purwokerto) bahwa “seharusnya anggota dewan tidak menunggu bola terkait dengan permasalahan buruh ini kalau perlu anggota dewan melakukan pemantauan langsung ditingkatan konstituennya”. Aksi ini diakhiri dengan menyanyikan lagu darah juang dan sumpah rakyat Indonesia sebelum rombongan meninggalkan gedung dewan dengan tertib.

Imam Budilaksono (LAPMI PURWOKERTO)