Memperingati hari buruh seluruh dunia, Aliansi Rakyat Banyumas Bersatu (ALAT BAMBU) yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa, yaitu: HMI-MPO, FMN, IMM, PMII, PMKRI, LMND dan SRMI melakukan aksi long march kedepan gedung DPRD Banyumas. Aksi ini menuntut adanya sebuah sistem perburuhan yang adil bagi buruh, karena selama ini kehidupan buruh semakin dirugikan dengan kebijakan yang bipatriat, yaitu antara buruh dengan pihak pengusaha saja. Dari sistem tersebut, kasus buruh yang terjadi di Banyumas adalah tidak sesuainya upah buruh dengan UMK Banyumas sebesar Rp. 612.500. Karena pada realitanya, buruh di Banyumas hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000- Rp. 450.000 perbulan, kondisi realita ini yang kemudian menjadi permasalahan tersendiri untuk wilayah Banyumas.

Aksi yang diikuti lebih dari 100 orang tersebut, dimulai dari depan kampus Unsoed dengan mengambil rute Jl HR Bunyamin, kebon dalam, Jl Jenderal Soedirman, RRI Banyumas dan berakhir di gedung DPRD Banyumas. Citra Banch Saldy perwakilan dari HMI-MPO yang juga negosiator aksi, dalam orasinya menyuarakan bahwa kondisi buruh Indonesia saat ini telah dimonopoli oleh rezim neoliberalisme dan imperialisme Amerika dengan masuknya perusahaan multinasional ke dalam Indonesia, seperti Freeport, Exxon Mobile, Caltex dan Newmont. Citra pun mengkritisi pada permasalahan isu yang diangkat setiap tahun yakni permasalan outsourching dan rendahnya upah buruh. Kesemua itu hanya berhenti pada tataran isu belaka tanpa ada sebuah penyelesaian yang solutif dari pemerintah.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, yaitu pertama, berikan upah layak bagi seluruh buruh. Kedua, menuntut dicabutnya UU no 13 tahun 2003. Ketiga, hentikan prampasan tanah rakyat. Terkait dengan tuntutan tersebut, Alvin perwakilan dari LMND menyampaikan bahwa “aksi ini ditujukan sebagai sebuah bentuk dinamisasi gerakan yang didalamnya ada sebuah tuntutan untuk keejahteraan buruh yang lebih baik”. Lebih lanjut Alvin menambahkan bahwa “kondisi buruh yang seakan diam dalam menghadapi tekanan perusahaan karena buruh masih terlalu menggantungkan hidupnya pada perusahaan”.

Aksi massa ini direspon oleh anggota dewan dengan dialog diantara kedua belah pihak, antara ALAT BAMBU dengan pihak DPRD dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam dialog tersebut, anggota DPRD Banyumas dihadiri oleh ketua Komisi D Bapak Supangkat SH sedangkan dari Disnakertrans dihadiri oleh kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam dialog tersebut, pertanyaan dari ALAT BAMBU berkisar pada permasalahan peran dan posisi legislatif dan eksekutif Banyumas dalam mengatasi permasalahan buruh di Banyumas serta sangsi yang diberikan kepada pengusahan yang tidak memenuhi kesejahteraan buruh. Klaim yang dibuat oleh pihak eksekutif maupun legislative adalah sudah dilaksanakannya pengawasan pada tingkatan perusahaan masing-masing. Namun dari system pengawasan tersebut hanya diambil 64 perusahaan sebagai sampel, bukan secara keseluruhan perusahaan yang ada di Banyumas.

Terkait dengan peran legislative, Supangkat SH menjelaskan bahwa “selama ini anggota dewan masih menunggu laporan dari buruh secara individu maupun kelompok, namun sampai kini tidak ada yang melapor terkait dengan isu penindasan terhadap buruh tersebut”. Namun perwakilan dari mahasiswa sedikit kecewa dengan pernyataan anggota dewan terebut, seperti yang diungkapkan oleh Erwin Asrizal (PTK HMI Cabang Purwokerto) bahwa “seharusnya anggota dewan tidak menunggu bola terkait dengan permasalahan buruh ini kalau perlu anggota dewan melakukan pemantauan langsung ditingkatan konstituennya”. Aksi ini diakhiri dengan menyanyikan lagu darah juang dan sumpah rakyat Indonesia sebelum rombongan meninggalkan gedung dewan dengan tertib.

Imam Budilaksono (LAPMI PURWOKERTO)