Tampilkan postingan dengan label data. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label data. Tampilkan semua postingan

Senin, 28 Juni 2010

Subsidi Listrik dan Kenaikan Tarif Dasar listrik

— LAPMI HMI-MPO PURWOKERTO @ 22.48
Listrik merupakan salah satu energy yang sangat dibutuhkan dan menjadi tumpuan banyak jenis usaha di masyarakat. Apabila ada kenaikan terhadap biaya listrik, maka akan disikapi oleh pemakai listrik dengan berbagai macam cara. Pengurangan penggunaan sebagai bentuk penghematan listrik menjadi salah satunya. Aka tetapi industry akan sulit mengurangi besarnya penghematan. Kesulitan tersebut dapat dikarenakan pertumbuhan produksi akan memerlukan daya listrik yang sangat besar.


Seberapa besar peta kelistrikan di Negara kita ini?. Pada saat ini kondisi ketenagalistrikan kita sedang mengalami deficit karena tahun 2009 besarnya produksi listrik lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan dimasyarakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk meningkatkan daya dari PLN agar dapat mencukupi kebutuhan akan listrik. Padahal masih banyak daerah di wilayah Indonesia yang belum dapat penerangan listrik dari PLN. Pada gambar dibawah ini terlihat bahwa kedepan apabila deficit daya masih terjadi dimungkinkan adanya pemadaman bergilir.


Kelistrikan di Indonesia


Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan industry yang menyebabkan permintaan akan listrik meningkat. Permintaan untuk rumah tangga dan industry merupakan dominan dari permintaan listrik di Indonesia. Pertumbuhan perumahan yang memerlukan listrik untuk penerangan mau tidak mau harus dipenuhi. Sector industry yang sedang mengalami perkembangan juga memerlukan supplay energy yang tidak sedikit.

Pada gambar 1 menunjukan bahwa dari tahun 2002-2008 besarnya produksi listrik masih diatas konsumsi. Namun pada tahun 2009 sudah mulai berubah dari konsumsi berada lebih besar dibandingkan dengan produksinya. Sementara produksi listrik di Indonesia sebagain besar berbahan bakar solar, batubara dan gas. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar akan terjadi peningkatan harga produksi.


Gambar 1 perkembangan Produksi dan Konsumsi Listrik Di Indonesia



Kita juga perlu mengetahui seberapa besar subsidi untuk listrik oleh pemerintah. Pada gambar dibawah ini menunjukan perkembangan subsidi dari tahun ke tahun. Besarnya anggran yang digunakan untuk subsidi dari pemerintah kepada sector kelistrikan mengalami tren naik sampai tahu 2008 karena harga minyak mentah tinggi. Mulai tahun 2009 terjadi penurunan subsidi untuk listrik dan subsidi tahun 2010 melebihi tahun 2009 setelah mengalami perubahan.


Gambar 2 Perkembangan subsidi listrik oleh pemerintah



Pada APBN-P 2010 terjadi perubahan anggaran terkait juga dengan subsidi. Salah satu sumber perubahan pada Belanja Negara adalah pada Subsidi Energi yaitu Subsidi BBM, LPG dan BBN menjadi Rp88,9 triliun dari sebelumnya di APBN 2010 hanya Rp68,7 triliun. Subsidi Energi lainnya yaitu Subsidi Listrik, di APBN-P 2010 menjadi Rp55,1 triliun atau naik dibanding APBN 2010 yang hanya Rp37,8 triliun. Untuk Subsidi Non-energi, di APBN-P 2010 sebesar Rp57,3 triliun atau naik dibanding APBN 2010 yang hanya Rp51,3 triliun. Kenaikan Subsidi Non-energi tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan Subsidi Pangan, Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih. Subsidi Pangan menjadi Rp14,0 triliun dari sebelumnya di APBN 2010 hanya Rp11,4 triliun. Subsidi Pupuk menjadi Rp18,4 di APBN-P 2010 naik dibanding APBN 2010 yang hanya 14,8 triliun. Subsidi Benih juga mengalami kenaikan menjadi Rp2,3 triliun dibanding APBN 2010 hanya sebesar Rp`1,6 triliun.


Dari hasil perubahan anggaran pemerintah, semua subsidi mengalami peningkatan apabila dibandingkan dari sebelumnya. Subsidi untuk BBM, LPG dan BBN merupakan paling besar pada tahun 2010 setelah mengalami perubahan sebesar 44 % dari total subsidi. Sedangkan subsidi untuk listrik sebesar 27 %, lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya 24%. Subsidi yanglainl adalah untuk sector non energy hanya 29 %. Dapat lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3 dan 4.


Gambar 3 Perubahan besaran subsidi tahun 2010



Gambar 4 Persentase Subsidi Pada APBN-P 2010



Kenaikan Subsidi listrik dan Kenaikan Tarif dasar listrik


Ironis memang kalau besarnya subsidi naik, akan tetapi justru tarif listrik dinaikan. Hitung hitungan dari dari pemerintah bukan menjadi dasar yang tepat. Hal ini karena kanaikan listrik yang akan diberlakukan akan berpengaruh terhadap sektor yang tidak selalu tercatat, sehingga kebijakan akan menjadi bias apabila data yang digunakan sebagai acuan kurang akurat. Selain inflasi yang akan terjadi akiba adanya kenaikan tarif dasar listrik. Ada beberapa hal yang akan terpengaruh.


Pertama adalah mengenai dampak bagi sektor usaha kecil dan menengah. Apabila untuk jenis pelanggan 450-900 volt tidak dinaikan belum tentu sektor usaha kecil tidak terpengaruh. Hal ini karena beberapa sektor usaha kecil mempunyai ketergantungan dengan usaha menengah terkait dengan bahan baku. Kenaikan harga barang-barang hasil produksi pasti akan terjadi dan yang menanggung adalah konsumen. Kenaikan harga produksi dapat membebani perusahaan dan sangat memungkinkan adanya rasionalisasi karyawan untuk mengurangi biaya. Sehingga pengangguran dapat meningkat.


Kedua, perdagangan bebas sudah diberlakukan terutama dengan cina. Kenaikan listrik akan mengurangi daya saing kompetitif harga di pasaran. Padahal dengan kondisi normal saja industri nasional mengalami banyak kesulitan. Sehingga dalam jangka pendek industri akan terpukul dan sektor industri dapat mengalami kelesuan dan penurunan.


Ketiga, hak masyarakat untuk mendapat fasilitas lisrik belum dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Mengingat masih banyak daerah yang belum dilayani oleh listrik. Sehingga pembangunan tidak akan dapat merata ke seluruh wilayah indonesia.


Kebijakan Pemerintah dalam kelistrikan untuk pembangunan


Pemerintah terkesan sangat membela kaum miskin dan masyarakat bawah. Padahal banyak kebijakan yang merugikan masyarakat bawah. Subsidi dinegara manapun selalu ada, termasuk di Negara yang sangat kapitalis seperti Amerika serikat. Bahkan subsidi menjadi acuan bagi keberlangsungan sebuah pemerintahan. Dijepang dan AS, subsidi terhadap produk pertanian cukup besar dan dari decade ke decade tidak berani untuk dilakukan perubahan. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang berusaha untuk mencabut semua subsidi jikalau memungkinkan.


Sector kelistrikan dan energy serta non energy yang dalam anggaran pemerintah terdapat komponen subsidi lambat laun berusaha dikurangi karena dianggap membebani dan salah sasaran. Dengan belum efisienya PLN dan persediaan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang efisien belum dilakukan. Pola yang sudah ada menjadi sebuah aktivitas yang berbiaya tinggi dan akibatnya apabila ditanggung oleh masyarakat akan keberatan.


Kemandirian energy seharusnya menjadi prioritas pemerintah yang akan menjadi modal dalam pembangunan ekonomi bangsa. Listrik menjadi sangat vital bagi pertumbuhan industry dan produksi nasional. Maka perlu untuk dikelola dengan seefisien mungkin tanpa harus membebani kepada masyarakat. Dalam hal ini terobosan energy untuk listrik dapat dilakukan termasuk penggunaan energy nuklir untuk pembangkit energy listrik.


Kesimpulan dan Rekomendasi


Subsidi merupakan hal yang wajar bagi sebuah Negara. Terlepas dari subsidi tidak medidik kemandirian, akan tetapi kondisi bangsa Indonesia yang masih banyak mengalami kemiskinan, sehingga memerlukan subsidi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengurangan subsidi akan berdampak langsung kepada masyarakat kecil dan bukan pada masyarakat menengah atas. Karena memang subsidi diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan.


Listrik merupakan kebutuhan yang vital masyarakat. Dengan kenaikan listrik akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat kalangan bawah. Sektor usaha kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia akan terkena imbasnya. Sehingga kemungkinan terjadinya peningkatan pengangguran dimasyarakat. Padahal pemerintah berusaha untuk mengurangi pengangguran dengan pertumbuhan industri.


Pemerintah tidak perlu untuk mengurangi subsidi untuk listrik apabila pengusahaan listrik dilakukan dengan benar dan efisien. Sehingga yang perlu untuk di benahi adalah system penyediaan energi terutama listrik. Pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak bagi pembangkit harus segera dilakukan.



Penulis: Warijan (Ketua Komisi Ekonomi PB HMI)


http://hminews.com/

Jumat, 28 Mei 2010

Beberapa data dan fakta tentang negeri ini*

— LAPMI HMI-MPO PURWOKERTO @ 01.04


  1. Di masa Raffles (1811), pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun. Di masa Hindia-Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun. Dan di masa SBY berdasarkan UU No. 25 tahun 2007, pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesai) milik pemodal swasta/asing.
  2. Hutang Luar Negeri Indonesia (pemerintah dan swasta) sebesar dua ribu lima ratus trilyun rupiah (2.500.000.000.000) diantaranya dibuat selama 5 tahun pemerintahan SBY sebesar 300an triliun. Bunga dan cicilan pokok 450 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 4-6% per tahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan pokok hutang LN. Sebuah sumber menyatakan, negara telah bangkrut secara akuntansi karena hutang lebih besar dari aset. Kekuatan ekonomi bangsa Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (dabt trap) hingga tak ada jalan kelauar. Kita akan terus hidup dalam bergantung pada hutang. Sementara itu diduga ada mafia dalam ”permainan hutang” ini yang mengambil keuntungan dari ”elisih bunga pinjaman hutang”. Makin banyak pinjaman, makin menguntungkan mafia ini.
  3. Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara Cina tidak mengekspor batubara, Jepang terus menumpuk cadangan batubaranya. Sekarang kita harus bertarung di pasar bebas dagang dengan Cina – Asean. Ibarat petinju kelas bulu diadu dengan petinju kelas berat dunia. Siapa yang melindungi rakyat dan tumpah darah kita ini??
  4. 40 tahun lalu pendapatan rakyat Asia Timur rata-rata sebesar US$ 100, bahkan Cina Cuma US$ 50. kini Malaysia tumbuh 5 kali lipat lebih besar dari pendapatan Indonesia, Taiwan (16 kali lipat), Korea (20 kali lipat), Cina (1,5 kali lipat) dan telah jadi raksasa ekonomi, politik dan militer di Asia. Ke mana hasil SDA kita yang sudah dikuras selama hampir 40 tahun ini? Tentu hanya memperkaya negara Barat, Singapura, ASIA Timur dan tentu saja oknum-oknum Kapitalis Indonesia.!!
  5. Ekonomi Indonesia hanya dikendalikan oleh 400an keluarga yang menguasai ribuan perusahaan. Sejak orde baru, mereka dapat monopoli kredit murah, perlindungan tarif, kuota, dan sebagainya. Semua itu karena mereka memberi upeti kepada penguasa. Sementara usaha kecil yang puluhan juta dianiaya, digusur, dan dipinggirkan.
  6. Akibat dari BLBI 1997, di mana Boediono terlibat dan dipecat oleh Soeharto, maka banyak bank berantakan. Kemudian rekapitalisasi ratusan trilyun. Bunga rekapitalisasi setiap tahunnya ditanggung oleh rakyat Indonesia melalui APBN sebesar puluhan trilyun untuk jangka 30 tahun ke depan. Yang menikmati BLBI diantaranya Syamsul Nursalim dkk, ongkang-ongkang kaki di Singapura (bahkan melalui Ayin tetap menjalin ”persahabatan” dengan Penguasa Indonesia). Parahnya lagi, sekarang keadaan perbankan 66-70% sudah dikuasai oleh modal asing. Sebagian bank yang dikuasai asing itu menikmati bunga rekapitalisasi yang ditanggung oleh APBN tersebut. Kesimpulannya, negara Indonesia ini sudah berantakan dalam aspek-aspek mendasarnya (teritori, utang, dan keuangan).
  7. Dengan iming-iming pinjaman US$ 400 juta dari Word Bank, Undang-undang Migas harus memuat ayat: Indonesia hanya boleh menggunakan maksimal 25% hasil produksi gas-nya. Bayangkan, kita eksportir gas terbesar di Asia, tapi penggunaan gas-nya diatur dari luar.! Akibatnya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer tutup karena kekurangan pasokan gas. Ini sama saja tikus mati di lumbung padi.! Bahkan sekarang harga gas untuk rakyat mau dinaikkan lagi.
  8. Dengan total anggaran belanja 3.660 trilyun (tahun 2005s/d 2009), selama 1825 hari kerja, rezim ini hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin dari 36,1 juta (16,6%) menjadi 32,5 juta (14,15%). Sumber lain malah menyebut terjadi penambahan jumlah orang miskin. Sementara pengangguran terbuka makin meningkat dari 7% menjadi kurang lebih 8,5%. Padahal sebagian rakyatnya sudah rela menjadi kuli di negeri orang. Mau ke mana rakyat dan negeri ini dibawa??
  9. Beberapa tahun terakhir ini kita impor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah, bahkan pernah mengimpor sebanyak 2 juta ton beras. Pastinya ada yang salah dengan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia menyangkut sektor pertanian. Pasti juga ada agen kapitalis yang bermain di balik penindasan yang terjadi terhadap para petani Indonesia ini.
  10. Untuk pemenangan PEMILU dan PILPRES (selain “PROYEK CENTURY”), demi bertahannya rezim “anak manis” ini, maka majikan dari luar (BANK DUNIA) memberi bantuan memberi bantuan pinjaman sekitar 50 trilyun untuk mengambil hati orang desa , masyarakat miskin, dan pegawai negeri (PNPM, BLT, GAJI ke-13, JAMKESMAS, KUR, RASKIN, dll). Utang makin bertambah demi citra rezim di mata rakyat ‘bodoh’. Ditambah lagi dengan utang, untuk kesejahteraan pegawai Depkeu atas nama REFORMASI BIROKRASI, sebesar hampir 15 trilyun, yang menghasilkan GAYUS MARKUS. Makin sempurnalah kejahatan rezim ini.
  11. Penerimaan negara dari mineral dan batubara hanya 3 persen (21 trilyun pada tahun 2006). Padahal kerusakan lingkungan dan hutan yang terjadi sangat dahsyat dan mengerikan. Devisa remittance dari apra tenaga kerja indonesia (TKI) saja bisa menacapai 30 trilyun pada tahun yang sama. Jadi, kemanakah larinya hasil emas, tembaga, nikel, perak, batubara, hasil hutan lainnya, dan seterusnya yang ribuan trilyun itu???
  12. Dari permainan ekspor impor minyak mentah, pelaku perburuan rente migas ‘terpelihara’ dan setiap tahun negara dirugikan sampai 4 trilyun. Namun menguntungkan ‘oknum’ tertentu yang dikenal sebagai MR TWO DOLLARS. Inikah penyebab pansus BBM tidak berkutik? Siapakah dia?
  13. Disepakati kontrak penjualan gas (LNG) ke luar negeri dengan harga antara 3-4 dollar amerika/mmbtu. Padahal saat kontrak disepakati, harga pasar internasional US$ 9/mmbtu. Gas dipersembahkan buat siapa? Siapa yang bermain?
  14. Dugaan kekayaan negara yang hilang sia-sia: 1) dengan memakai asumsi Prof. Soemitro, 30% bocor, maka kalau APBN 2007 sebesar 750 trilyun, maka bocornya kurang lebih 250 trilyun. 2) Penyelundupan kayu/pencurian hasil laut, pasir dan lain-lain 100 trilyun. 3) Potensi pajak yang tidak masuk kas negara tahun 2002 (meurut Kwik Kian Gie) sekitar 240 trilyun, kalau sekarang misalnya dua kali lipat, maka angkanya berkisar 500 trilyun. 4) Subsidi ke bank yang sakit menurut Kwik 40 trilyun tahun 2002. Maka secara kasar, potensi pendapatan negara yang hilang sia-sia totalnya 890 trilyun. Itulah salah satu sebab rakyat tetap miskin, segelintir orang maha kaya dan negara tertentu kecipratan menjadi kaya.
  15. Dengan standar buatan Indonesia, orang miskin di negeri ini tahun 2006 berjumlah 39 juta (dengan pendapatan per hari 5.095). tapi kalau memakai standar bank dunia/ standar internasional, yaitu US$ 2 per hati, maka orang miskin di Indonesia kurang lebih 144 juta orang (65%). Lalu apa yang kita banggakan dari pemimpin bangsa ini??
  16. Tahun 2005 BPK menemukan 900 rekening gelap senilai 22,4 trilyun milik 18 instansi pemerintah. Pada waktu itu ada 43 instansi yang belum diaudit. Jadi masih banyak uang negara yang gelap yang belum dimanfaatkan. Kenapa mesti menghutang untuk memberi rakyat raskin dan BLT?? Kenapa jalan-jalan raya di tengah kota banyak yang bolong-bolong? Kenapa begitu banyak orang yang mengemis di pinggir-pinggir jalan?
  17. Dengan 63 hypermarket, 16 supermarket di 22 kota (termasuk 29 hypermarket Alfa dan jaringannya di seluruh Indonesia), maka Carefour Indonesia (yang komisarisnya jendral-jendral) total menguasai bisnis ritel. Bagaimana nasib jutaan warung-warung kelontong milik rakyat kecil? Atas nama liberalisme, pasar semua digusur.?
  18. Sampai sekarang jumlah mall dengan konsep one stop shopping di Jakarta sekitar 80an dan akan bertambah tahun ini menjadi 90an. Sementara pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya tinggal 150an dalam keadaan ”babak belur”. SIAPAKAH PEMILIK MALL?? Sementara penghuni pasar tradisional mayoritas pribumi yang dengan memelas dan menjerit pendapatannya terus melorot. Siapa yang peduli mereka?? Persaingan atas nama ideologi apa ini? Atau penindasan rakyat macam apa ini??
Itulah beberapa butir yang membuat kita termotivasi untuk mengadakan perlawanan terhadap rezim penghisap, penindas, dan penjajah gaya baru dan antek-anteknya di Indonesia kita yang tercinta ini.


* Tulisan ini mendasarkan datanya dari tulisan-tulisan: Rizal Ramli, Fuad Bawazier, Salamuddin Daeng, Tjatur Sapto Edi, Kwik Kian Gie.
HMI KU UNTUK
INDONESIA BARU