LAPMI Puwokerto (13/12/11), HMI-MPO gelar aksi solidaritas untuk Sondang Hutagalung. Aksi dimulai dari sekretariat HMI-MPO Cabang Purwokerto berjalan menuju pertigaan jalan kampus dan berakhir di depan Gedung Auditorium. Aksi solidaritas ini adalah wujud solidaritas kepada Sondang Hutagalung sebagai anak bangsa yang gugur bunuh diri di depan Istana Negara pada hari anti korupsi Jumat yang lalu.

Kematian Sondang Hutagalung merupakan bentuk “prustasi” bangsa ini terhadap kondisi yang makin carut marut. Pemerintah SBY-Budiono dinilai gagal memberikan jaminan rasa aman bagi rakyatnya, baik itu rasa aman dari ketakutan akan kesulitan mengakses pendidikan, rasa aman dari ketakutan akan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dan ketakutan-ketakutan lainnya. HMI-MPO menilai bahwa SBY-Boediono telah “membunuh” rakyatnya sendiri. Pemerintah tidak sanggup menuntaskan kasus-kasus korupsi dengan adanya tebang pilih terhadap pelaku korupsi.

Aksi yang dilakukan dengan mengenakan kostum hitam-hitam dengan wajah putih menjadi simbol kematian nurani pemimpin negeri ini. Ini juga sebagai simbol berkabung atas kondisi keterpurukan bangsa Indonesia, demikian yang diungkapkan oleh Imam Rohudin selaku Ketua Umum HMI-MPO Cabang Purwokerto. Lebih lanjut Imam mengatakan “aksi ini menunjukan dan merefleksikan bahwa solidaritas kepada Sondang tidak semata-mata wujud empati kepada Sondang saja, tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana semangat perjuangan Sondang yang memerjuangkan dan menyuarakan penderitaan rakyat kecil.”

Sepanjang perjalanan, massa aksi melakukan orasi dan meneriakan yel-yel. Aksi ini sempat menarik perhatian warga yang melintas di jalan kampus dan pengguna jalan HR. Bunyamin. Aksi yang dikordinatori oleh Syahid ini semakin menarik perhatian ketika melakukan orasi di depan Gedung Auditorium yang pada siang itu tengah digelar acara wisuda. Salah satu orator berpesan agar para sarjana akan tetap memegang idealisme dan keberpihakannya kepada kaum lemah.

Massa sempat menaiki pagar gedung dan berorasi dari atas tembok gedung. Aksi ini sempat dihadang oleh pihak keamanan kampus, namun akhirnya diperbokehkan dengan catatan tidak melakukan tindakan anarki yang dapat mengganggu acara wisuda. Massa membubarkan diri sekitar pukul 12 siang tepat saat acara wisuda selesai. (Jaya)
lihat press....

Hari anti korupsi diperingati di seluruh dunia dengan berbagai aksi dan demontrasi. Pada momentum tersebut kita semua dikejutkan oleh media tentang aksi Sondang Hutagalung yang membakar dirinya sendiri di depan istana merdeka. Mengapa demikian?

Sondang Hutagalung yang ternyata adalah seorang aktivis HAM yang tergabung dalam KONTRAS, dikenal sebagai seorang yang gigih membela rakyat kecil. Ia selalu menyuarakan aspirasi rakyat namun tak pernah direspon oleh pemerintah. Dari pengalaman itulah Sondang lantas melakukan aksinya yang sontak membuat kita semua tercengang.

Apa yang dilakukan Sondang menyiratkan pesan kepada pemerintah tentang berbagai kekacauan yang terjadi di Indonesia. Berbagai kasus seperti korupsi, pelanggaran HAM, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum kian marak terjadi. Kemanusiaan terus-menerus dikebiri dan dicederai.

Kemanusiaan telah diperkosa dan direnggut. Pemerkosaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan ini ada diberbagai bidang. Di bidang politik, setiap orang di negeri ini yang harusnya berhak hidup, saat ini selalu terhimpit bayang-bayang kematian. Supremasi hukum begitu rapuh. Keadilan tidak berpihak pada rakyat kecil. Kita mengetahui kasus Marsinah buruh di Jawa Timur, kasus Munir, tragedi Semanggi dan Tanjung Priok yang tak kunjung tuntas. Kasus lain yang kian melukai kemanusiaan adalah korupsi. Kasus BLBI dan Bank Century sampai saat ini belum menemukan titik terang.

Setiap manusia Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun faktanya banyak anak putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan. Media sebagai salah satu sarana pendididikan justru tidak mencerdaskan masyarakat kita. Kalau begini, yang terjadi sebaliknya yakni pembodohan kehidupan bangsa. Tayangan-tayangan di media kian membingungkan. Media saat ini sarat dengan tayangan-tayangan kriminal, kekerasan yang tidak mendidik dan malah semakin mengkerdilkan masyarakat.

Sudah sepantasnya kini seluruh rakyat Indonesia menyatakan solidaritas kepada sahabat yang begitu peduli atas segala sesuatu yang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini. Seorang sahabat yang begitu risau jiwanya, begitu gelisah hatinya melihat keterpurukan-keterpurukan yang terjadi di negeri ini. Perlu kita sadari bahwa kegelisahan yang dirasakan Sondang Hutagalung adalah kegelisahan kita semua. Kekalutannya adalah kekalutan semua putra-putri yang cinta akan bangsa Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu kami dari HMI MPO menghimbau kepada seluruh masyarakat Banyumas khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk meneruskan perjuangan Sondang Hutagalug. Kita teriakan apa yang diteriakan Sondang, yang begitu bergema di telinga dan hati kita. Suara orang-orang yang rindu akan kebenaran dan keadilan.

(Oleh Naekma, SH dan I Wayan Pageh, SE, MM*).

Perbedaan penafsiran terhadap implementasi Undang Undang Nomor: 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri antara 2 (dua) lembaga negara yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), secara spesifik persoalannya adalah apakah BNP2TKI hanya melakukan penempatan dan perlindungan TKI yang dilaksanakan pemerintah G to G dan G to P saja? Sejak 2007, BNP2TKI telah melakukan pelayanan penempatan TKI yang dilaksanakan pemerintah, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS), TKI mandiri dan penempatan perusahaan sendiri. Perjalanan sejarah penempatan TKI menjadi alasan pembenar bahkan apa yang biasanya dilakukan di masa lalu, itulah yang paling benar. Diera global ini, penempatan dan perlindungan TKI paling tidak harus berpedoman kepada 2 (dua) undang-undang yaitu Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Apabila kedua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dipahami dengan benar, niscaya, siapapun atau lembaga manapun tidak akan terjebak ke masalah kewenangan. Karena, siapapun sebagai pemangku kewenangan, bukanlah menjadi ukuran utama, namun siapa yang mengambil peran yang paling besar dalam menjamin hak-hak TKI. Penanganan kewenangan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI PPTKLN) harus berpedoman kepada Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004, artinya pemerintah berfungsi merumuskan standar, pedoman, norma, dan kriteria yang diwujudkan dalam berbentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pembahasannya dengan Menteri Dalam Negeri dan pemangku kepentingan lainnya termasuk BNP2TKI.

Reformasi penempatan dan perlindungan TKI dapat dipastikan gagal apabila disengaja pemasungan dengan dalih pelimpahan kewenangan serta mengkerdilkan atau membonsai BNP2TKI dengan dalih hanya melakukan penempatan pemerintah melalui peraturan menteri. Siapapun tahu keberadaan BNP2TKI yang dibentuk atas perintah Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 yang bentuk formalnya adalah Peraturan Presiden (Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2006). Lalu, apa dasar hukum, BNP2TKI yang telah melakukan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar penempatan pemerintah, sejak tahun 2007? Upaya untuk memahami Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 yang merupakan pokok permasalahan. Pasal 95, seharusnya dipahami lebih obyektif dan konsisten, dengan taat asas hukum serta dikaitkan dengan perspektif filosofis, juridis serta sosiologis, sebab secara folosofis pasar kerja dalam negeri berbeda dengan pasar kerja luar negeri. Pasar kerja dalam negeri pemerintah dapat mengatur permintaan (demand) dan penawaran (supply) secara bersama-sama, sedangkan pasar kerja luar negeri masing-masing pemerintahan negara hanya dapat mengendalikan dari satu sisi saja yaitu pemerintah negara pengirim seperti Indonesia hanya dapat mengendalikan dari segi permintaan (supply) sedangkan pemerintahan negara penerima TKI mengendalikan dari segi permintaan (demand). Atas dasar itulah Pemerintah RI merasa perlu membentuk BNP2TKI yang khusus menangani pasar kerja luar negeri.

Dengan demikian Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004, Pasal 95 ayat (1), secara tegas menyebutkan bahwa BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, lebih lanjut ayat (2) BNP2TKI bertugas: a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana Pasal 11 ayat (1), b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: 1) dokumen; 2) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 3) penyelesaian masalah; 4) sumber sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6) peningkatan kualitas calon TKI; 7) informasi; 8) kualitas pelaksanaan penempatan TKI; dan 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Sah-sah saja meletakkan fungsi BNP2TKI sebagai lembaga penempatan pemerintah semata, jika memperhatikan konstruksi Pasal 95 yang terdiri dari 2 (dua) ayat dan penulisan dalam satu pasal, hal ini karena ada kesamaan materi antara ayat (1) dan ayat (2) dan rangkaian materi yang tidak dapat dipisahkan (Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2004, penjelasan dalam angka 50 dan 59).

Pendapat lain, bahwa BNP2TKI berfungsi untuk melayani penempatan TKI tidak hanya penempatan pemerintah berarti termasuk penempatan oleh PPTKIS, TKI Mandiri serta untuk perusahaan sendiri dengan alasan:

Pertama, dalam Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara tegas memisahkan penempatan tenaga kerja yaitu penempatan tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja luar negeri (Pasal 33 dan 34 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003), dan perintah undang-undang tersebut dijawab dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004. Peraturan perundangan yang tersendiri mengenai penempatan dan perlindungan TKI karena penempatan tenaga kerja di luar negeri selama ini diatur oleh ordonantie dalam Stablaad 1887 Nomor: 8 dan peraturan Menteri atau peraturan di bawah peraturan Menteri sehingga di samping pengaturannya bersifat sumir/sederhana juga lemah dalam hierarkhis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam peraturan menteri untuk pelaksanaan Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003, substansi materinya sudah seharusnya dibedakan dalam rangka penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.

Misalnya, unsur-unsur penempatan tenaga kerja sebagaimana Pasal 36 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003, yaitu: pencari kerja, lowongan kerja, informasi pasar kerja, mekanisme antar kerja serta kelembagaan penempatan, pastilah tidak sama, karena bagaimanapun penempatan tenaga kerja luar negeri sangat tergantung pada negara penempatan.

Kedua, mengingat tujuan dibentuknya BNP2TKI adalah "untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI diperlukan tanggung jawab terpadu" (Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Sedangkan tujuan penempatan dan perlindungan TKI tercantum dalam Pasal 3, yaitu: 1) memberdayakan TKI secara optimal dan manusiawi, 2) menjamin dan melindungi TKI serta 3) meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Dengan demikian keberadaan BNP2TKI untuk menjamin pencapaian tujuan penempatan dan perlindungan tanpa mempersoalkan pembedaan atau pemisahan mengenai pelaksana penempatan dan yang paling penting serta utama adalah mengkedepankan kualitas pelayanan terhadap perlindungan TKI.

Ketiga: Kerancuan menginterprestasikan terminologi atau istilah ketenagakerjaan dan pemerintah pusat dalam peraturan perundangan.

Istilah Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja --angka 1 Pasal 1 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003-- dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota salah satu sub bidang urusan pemerintahan adalah ketenagakerjaan. Lalu dengan gampang disebutkan bahwa Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang berwenang mengaturnya. Tafsiran seperti itu melupakan bahwa BNP2TKI berfungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI --Pasal 95 ayat (1) Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004-- berarti tidak hanya menyangkut ketenagakerjaan semata. Hal lain bahwa kelembagaan BNP2TKI, terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah terkait seperti bidang kependudukan, keimigrasian, kepolisian, kesehatan serta bidang lain yang dibutuhkan (Pasal 94 dan Pasal 96 Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004).

Istilah Pemerintah (Pusat)

Dalam Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri, namun dalam Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor: 38 Tahun 2007 secara tegas disebutkan bahwa pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah pemerintah harus dipahami sesuai dengan Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 dan PP Nomor: 38 Tahun 2007 bukan atas dasar Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004. Karena Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 harus menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 yang merupakan perintah Pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar RI 1945. Dengan demikian, haruslah menjadi pertimbangan, bahwa BNP2TKI merupakan pemerintah pusat yang berbentuk lembaga pemerintah non-kementerian.

Keempat: Mencari upaya hukum yang tepat melalui pertimbangan das sollen dan das sein. Tindakan serta merta melalui peraturan menteri tidaklah mendasar sama sekali serta dipaksakan. Buktinya, seharusnya terlebih dahulu membuat PP tentang penempatan pemerintah sebagai perintah Pasal 11 ayat 2 Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004. Selain itu, perlu dipahami bahwa secara hirarkhi, peraturan menteri tidak tercantum dalam Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, alasannya untuk lebih mengedepankan peraturan daerah, sehingga hierarkhi Permen lemah dan apalagi tanpa memperhatikan prosedur penetapannya.

Fakta menunjukkan bahwa:

Calon TKI/TKI. Karakteristik calon TKI/TKI yang sebagian besar terbatas aksesnya untuk mendapatkan informasi disebabkan kualitas calon TKI/TKI memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah, biasanya disebut sebagai tenaga kerja informal, sehingga perlu mendapat perlindungan ekstra dari pemerintah. Fakta, tanggung jawab PPTKIS lebih besar dari pemerintah, lihatlah penjelasan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 menyebutkan bahwa calon TKI/TKI yang belum dapat menikmati akses informasi menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penganggaran. Berdasarkan Undang Undang APBN Tahun 2008, BNP2TKI telah ditetapkan sebagai lembaga untuk menempatkan TKI di seluruh negara penempatan. Berarti tidak hanya G to G/P yang saat ini hanya untuk negara Korea Selatan dan Jepang.

Pelayanan langsung. BNP2TKI membawahi 19 (sembilan belas ) organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) serta 13 (tiga belas) Pos Pelayanan di embarkasi atau debarkasi yang tugas pokoknya memberikan kemudahan pemrosesan dokumen dan penyelesaian permasalahan TKI. Pelayanan langsung melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pelayanan satu pintu, kedudukan Dinas ketenagakerjaan merupakan instansi yang sangat berperan dalam pelayanan tersebut. Selain itu, keberadaan BP3TKI sebelumnya BP2TKI, sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor: 22 Tahun 1999 yang sekarang menjadi Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004, UPT tersebut tidak diserahkan ke pemerintahan daerah. Alasannya karena bersifat lintas negara dan lintas provinsi.

Pelimpahan urusan pemerintahan. Dalam pelimpahan urusan pemerintahan (urpem) terlebih dahulu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak serta merta dengan Peraturan Menteri. Menteri hanya membuat standar, pedoman, kriteria dan prosedur dan pembahasannya bersama dengan Menteri Dalam Negeri serta pemangku kepentingan termasuk BNP2TKI. Materi yang dibuat SPM telah tercantum dalam lampiran PP Nomor: 38 Tahun 2007. Apabila diatur sebaliknya, maka terjadi tumpang tindih antara Dinas dengan BP3TKI.

Upaya hukum (legal remedies). 1) penyelesaian melalui lingkungan eksekutif (executif review) artinya tidak mengambil keputusan atas nama negara apabila ada konflik kepentingan, semestinya diserahkan kepada atasannya atau pihak lain di lingkungan eksekutif yang paling berwenang; 2) penyelesaian melalui Ombudsman sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, karena alasan terganggunya pelayanan publik (Undang Undang Nomor: 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia); 3) Penyelesaian melalui kewenangan legislatif (DPR) dengan melaksanakan hak mengajukan peratanyaan atau angket karena adanya perbedaan dalam mengimplementasikan undang-undang; 4) Judicial Review pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang ke Mahkamah Agung (the legality of regulation); 5) Pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan batu ujinya adalah Undang Undang Dasar 1945 terhadap Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004.

Akhirnya, reformasi terhadap penempatan dan perlindungan TKI telah gagal di tengah jalan karena kehilangan "good will" dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Jangan mengutamakan kekuasaan atau kewenangan lebih mulia mengambil peran aktif memperbaiki keadaan TKI. Ingat, bait lagu John Lennon: "You may say I'am a dreamer, but I'm not the only one". Selamat merenung.


*) Penulis kini sedang mengikuti Program S3 di Universitas Negeri Jakarta

LAPMI PWT: Dilaporkan dari Purwokerto. Pagi hari (Jum'at, 1/4/2011), sekitar pukul 09.00 waktu setempat segerombolan mahasiswa sudah berkumpul di halaman kampus FISIP Unsoed. Beberapa dari mereka membawa bendera, spanduk, dan poster berisi tuntutan mereka. Ternyata dikabarkan bahwa pada hari itu Menteri Pendidikan Nasional akan datang ke Universitas Jenderal Soedirman untuk meresmikan gedung auditorium baru yang diberi nama Graha Widyatama.

Ternyata ini adalah bentuk aksi Selamat Datang bagi Pak Menteri. Sekitar ratusan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menyambut kedatangan Mendiknas. Aksi dilakukan sekitar pukul 09.30 wib. Massa yang terdiri dari mahasiswa baik BEM, UKM, maupun Ormas itu menuntut untuk menghentikan komersialisasi pendidikan. Mereka juga menuntut dicabutnya PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Massa bergerak dari dalam kampus menuju lampu merah pertigaan jalan kampus dan melakukan orasi. Setelah itu massa bergerak menuju depan gedung auditorium yang terletak di samping kampus FISIP, Jalan HR Boenyamin, tempat di mana Mendiknas akan singgah. Di pinggir jalan, depan gedung, massa kembali melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Karena pintu gerbang gedung ditutup dan dijaga oleh keamanan, massa hanya bisa berorasi di pinggir jalan tepat di depan gedung.

Salah seorang mahasiswa perempuan bernama Siti Nur Rahmayanti, yang mengatasnamakan dirinya dari HMI-MPO sempat memanjat tembok pagar gedung setinggi 2,5 meter dan melakukan orasi, berteriak lantang dari atas. Aksi ini sempat mendapat perhatian publik yang ada di situ.

Setelah berorasi di depan gedung, massa kembali menuju pertigaan jalan kampus dan melakukan aksi tidur di jalan sebagai bentuk protes dan bentuk simpati akan carut carutnya pendidikan di Indonesia. Sebelum massa membubarkan diri, mereka memasang sepanduk di pagar kampus FISIP yang berisi tuntutan mereka. Massa membubarkan diri sekitar pukul 11.30 wib. (wibiono)

Purwokerto-LAPMI. Bertempat di balai benih ikan Desa Singasari, Kecamatan Karanglewas, HMI MPO Cabang Purwokerto kembali mengadakan latihan kader I (LK I). Pada LK I kesempatan kali ini tema yang diangkat adalah “Implementasi nilai-nilai keislaman untuk mewujudkan kepedulian sosial”. Munculnya tema tersebut berawal dari keprihatinan HMI melihat beberapa rangkaian musibah bencana yang melanda tanah air dan keprihatinan HMI melihat kondisi nilai-nilai keislaman di Indonesia yang semakin luntur tergerus oleh hedonisme dan budaya pop.

Sebanyak 16 orang, kader baru HMI yang berhasil dilantik pada LK I yang diadakan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 27-28 Nopember 2010 ini. Menurut Erwhin selaku ketua cabang, “LK I kali ini memang sengaja dikemas berbeda dengan LK I yang sebelum-sebelumnya. Pelaksanaan LK I selama 2 hari ini sengaja disesuaikan dengan kondisi zaman atau khususnya kondisi mahasiswa saat ini”. 16 orang kader tersebut terdiri dari 13 kader ikhwan dan 3 kader akhwat, yang masing-masing berasal dari jurusan berbeda. Kader ikhwan diantaranya adalah: 3 mahasiswa jurusan pertanian, 1 mahasiswa peternakan, 8 mahasiswa ilmu politik dan 1 mahasiswa jurusan D3 Sastra Inggris. Kader akhwat diantaranya adalah : 1 mahasiswi jurusan ilmu komunikasi, 1 mahasiswi jurusan ilmu politik dan 1 mahasiswi jurusan Bisnis Internasional.

Basic Training/LK I kali ini semua peserta berasal dari satu Universitas negeri yang ada di Purwokerto yaitu Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED). Dengan dipandu oleh Achmad Saptono dan Imam Susrohbiyanto, forum LK I HMI Cabang Purwokerto di kemas dalam format diskusi santai namun interaktif. Ditambah lagi di hari kedua, penguatan materi “Keyakinan Muslim” materi “Kepemimpinan” dan “teknik orasi” dikemas oleh panitia dengan metode Outbond dan game-game menarik di alam bebas. Pasalnya menurut Syahid ketua panita pelaksana LK I HMI MPO Cabang Purwokerto, “LK I kali ini adalah awalan bagi HMI MPO Cabang Purwokerto untuk kembali bangkit berjuang demi kemaslahatan umat, khususnya demi membela proletar-proletar yang semakin terpinggirkan oleh neoliberalisme”. Bambang Wibiono sang sekertaris umum HMI MPO Cabang Purwokerto menambahkan, “dalam waktu dekat kami juga akan kembali mengadakan LK I dan segera mengirimkan kader-kader pasca LK I HMI MPO Cabang Purwokerto untuk mengikuti LK II (Intermediate Training).

Di akhir acara, setelah sesi pelantikan kader baru oleh Korps Pengader Cabang (KPC) kemudian dilanjutkan dengan sesi penutupan acara LK I tepat pada pukul 17.07 WIB. Jaya mahasiswa jurusan Ilmu Politik, salah satu peserta LK I yang sekaligus menjadi pemberi sambutan perwakilan dari peserta, dengan gaya pidato kenegaraannya menyampaikan kesan dan pesannya, “Senang sekali rasanya di LK I HMI ini saya menemukan keluarga baru, saya harap ke depan HMI MPO Cabang Purwokerto mampu menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia dan semoga HMI MPO Cabang Purwokerto akan selalu jaya”. (Tino)

Aliansi Rakyat Banyumas Bersatu (alat bambu)
HMI (MPO), BEM FISIP, FMN, GMNI, HMI Dipo, IMM, PMKRI, PMII, KAMMI, LMND IPM, SRMI, BEM Unsoed

20 oktober, tepat satu tahun pemerintahan rezim SBY-Boediono jilid 2 berkuasa. setelah satu tahun rezim ini memerintah, banyak sekali terjadi persoalan yang memicu gejolak sosial masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terihat dari berbagai sektor mulai dari wilayah pendidikan, kesehatan, penegakan HAM, supermasi hukum, korupsi, lingkungan hidup, dll. yang belum terselesaikan sampai sekarang dan manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh rakyat. Program-program yang ditawarkan SBY pun tidak dapt menjawab permasalahan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah orientasi program pemerintah seama ini hanya bersifat sektoral, bukan holistik. Selain itu, pemerintah lebih mengutamakan proyek-proyek pembangunan belaka tanpa membangun peradaban publik yang layak.

Bila kita mengacu pada data BPS tahun 2010, menunjukkan bahwa dari persebaran jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,6 juta jiwa, angkatan kerja negara Indonesia berjumlah 116 juta. Dari jumlah tersebut, jumlah pengangguran sebesar 8,9 juta, sedangkan anka kemiskinan mencapai sekitar 32,74 juta jiwa. Lebih dari 53 juta orang bekerja sebagai buruh, dan 42,83 juta lainnya bekerja sebagai petani.

Sementara, hutang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 2500 trilyun rupiah, diantaranya dibuat selama 5 tahun pemerintahan SBY sebesar 300an trilyun. Belum lagi kerugian negara akibat illegal logging 83 milyar/hari atau 30,3 trilyun/tahun. Semakin merebaknya kerusakan ekologis dan alih fungsi lahan dari program develpmentalisme, hampir di seluruh penjuru bumi pertiwi mengakibatkan banyak terjadi bencana alam seperti: bajir, longsor, dl yg banyak menelan korban.

Berangkat dari keadaan obyektif ini, kami dari ALATBAMBU menuntut SBY segera menyelesaikan permasalahan ini. Maka dari itu kami menuntut:
1. realisasikan angaran pendidikan 20%
2. berikan lapanga pekerjaan
3. akses kesehatan untuk seluruh rakyat
4. tegakkan hukum dan usut tuntas kasus pelanggaran HAM
5. menghentikan pemerintaan neolib
6. hentikan eksploitasi hutan dan alih fungsi hutan
7. berantas korupsi tanpa tebang ilih
8. bangun sumber ketahanan pangan nasional melaui keuatan otonomi daerah
9. hapus hutang luar negeri Indonesia
10. jaga integritas dan kedaulatan negara
11. nasionalisasi industri pertambangan.

Apabila tuntutan ini tidak dapat direalisasikan, maka kami meminta dengan hormat kepada SBY agar berkenan untuk MUNDUR dari jabatannya.

LAPMI Purwokerto- ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Basnyumas Bersatu atau yang disingkat ALATBAMBU melakukan aksi unjuk rasa terkait evaluasi 1 tahun kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Ratusan masa yang terdiri dari berbagai organisasi pelajar, kemasyarakatan, mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed dan STAIN, bergerak dari depan kampus pusat Universitas Jenderal Soedirman sekitar pukul 09.30wib menuju kantor RRI Purwokerto dan DPRD Banyumas.

Demostrasi yang di kordinatori oleh Alex melakukan long march dan menuntut perbaikan kondisi bangsa dan negara yang saat ini dinilai semakin tak membawa angin perubahan ke arah yang lebih baik. Pemerintahan SBY yang telah dua periode memerintah dinilai malah semakin membawa kemunduran. Beberapa aspek yang menjadi sorotan dalam evaluasi kinerja SBY diantaranya adalah persoalan pendidikan, penegakan HAM, jaminan kesehatan, supremasi hukum, korupsi, lingkungan, hingga persoalan kedaulatan negara.

Seperti yang disebutkan dalam press realesse bahwa dari angkatan kerja Indonesia yang mencapai 116 juta jiwa, sekitar 8,9 juta merupakan engangguran dan lebih dari 53 juta orang bekerja sebagai buruh dan 42,83 juta orang lainnya bekerja sebagai petani. Sementara itu persoalan hutang luar negeri Indonesia yang mencapai 2500 (dua ribu lima ratus) trilyun menjadi permasalahan penting yang perlu dipikirkan jalan keluarnya. sebab dari jumlah utang tersebut, sekitar 300an trilyun dibuat dalam masa pemerintahan SBY. Angka ini belum ditambah dengan kerugian negara akibat illegal logging yang mencapai 83 milyar/hari atau mencapai 30,3 trilyun/tahun. Dampak ekologi dari pembalakan liar dan juga ekspolitasi SDA oleh perusahaan asing telah mengakibatkan kerusakan ekosistem di Indonesia yang diangap sebagai salah satu paru-paru dunia.

Berdasarkan beberapa persoalan yang disoroti itu, ALAT BAMBU menuntut pemerintah SBY-Boediono untuk memperbaiki keadaan dan apabila tuntutan itu tidak mampu direalisasikan, maka meminta dengan hormat kepada SBY-Boediono secara legowo untuk mundur dari jabatannya.

Aksi masa ini mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian sejak awal keberangkatan, bahkan ada beberapa orang dari polisi yang turut berjalan kaki mengawal jalannya aksi. Rombongan demonstran ini melakukan orasi di setiap perempatan, di depan kantor RRI purwokerto, dan depan gedung DPRD Kabupaten Banyumas. Di depan gedung dewan, para demonstran ditemui oleh anggota DPD. Sempat juga ada salah seorang tukang becak yang melakukan orasi untuk menagih janji SBY ketika kampanye Pilpres dahulu. Intinya ia tidak ingin sekedar janji, tetapi bukti nyata. (BMW)

LAPMI-PWT- Purwokerto, di pagi hari yang sejuk tiba-tiba Purwokerto dihebohkan sebuah peristiwa kebakaran hebat. Kebakaran terjadi di sekitar jalan kampus, tepatnya di samping AlfaMart yang berada di pertigaan jalan Madrani, Kelurahan Grendeng.

Kebakaran itu terjadi sekitar pukul 05.00 wib (13/10/2010) ketika sebagian warga Kelurahan Grendeng dan sekitarnya tengah asyik menikmati dinginnya udara pagi. Seketika banyak orang yang berhamburan ke luar rumah dan berteriak tidak jelas. Terang saja, dari jarak 500 meter terlihat kepulan asap hitam pekat membumbung tingi di angkasa yang menandakan si jago merah tengah "mendemonstrasikan" aksinya melahap apa yang ada. Setidaknya ada tiga bangunan berikut isinya, sebuah mobil pick up, serta sebuah sepeda motor yang ludes dilahap si jago merah ini.

Sebanyak empat mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Kurang lebih 45 menit api baru bisa dipadamkan. Sebelumnya api sempat membesar kembali ketika hampir padam akibat kemacetan alat pemadam yang tiba-tiba tidak dapat menyemprotkan air.

Hingga sejauh ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran hebat yang terjadi di jalan kampus ini. Dugaan awal adalah akibat kompor di salah satu warung. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta karena toko bangunan yang berada di sebelahnya ikut terbakar beserta mobilnya.
(BMW)

Assalammu'alaikum, WR. WB

Salam hangat dari kami Pengurus HMI Cabang Purwokerto.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, serta sang pemimpin umat yang telah berhasil menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Sebagai insan ulil albab, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk saling menjaga tali silaturrahmi antarumat. Pada kesempatan kali ini, kami (pengurus HMI Cabang Purwokerto) ingin mengundang kanda/yunda alumni yang tergabung dalam keluarga besar HMI Cabang Purwokerto untuk hadir pada acara temu alumni yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Oktober 2010
Pukul : 19.30 Wib s/d selesai
Tempat : Pendopo Kelurahan Sumampir-Purwokerto Utara
Acara : Silaturrahmi antaralumni keluarga besar HMI Cabang Purwokerto.
Tema : Silatturahmi Antaralumni sebagai Upaya Up Grading Ghiroh Perjuangan Ke HMI-an menuju masyarakat yang tamaddun.
Kontribusi : Rp. 50.000,00- (Lima Puluh Ribu Rupiah).


Hal yang paling berharga demi melanjutkan perjuangan keumatan bagi kami adalah terjaganya tali silaturrahmi antarkader, pengurus beserta alumni-alumni HMI. Semoga dengan adanya acara ini akan semakin memperkuat ukhuwah the power of moslem. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalammu'alaikum, WR. WB


*Catatan : Untuk Kontribusi bisa langsung dikirim ke No.Rek.HMI Cabang Purwokerto : 85067807 a/n Bambang Wibiono BNI Cabang Purwokerto. (Mohon Konfirmasi setelah melakukan transaksi pengiriman). Atau bisa langsung menghubungi Ketua Cabang : Erwin Asrizal 081327739225. Syukron.