Rabu, 06 Oktober 2010
Kemiskinan Indonesia menurun, masa sih???
Berdasarkan informasi terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimuat oleh www.kompas.com menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Berikut kutipan beritanya.
Penduduk miskin di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, tercatat 13,3 persen dari penduduk Indonesia. Jumlah ini sedikit menurun dibanding tahun 2009 yang angkanya mencapai 14,1 persen. Kemiskinan merupakan permasalahan multidisiplin, tidak hanya disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga terkait masalah sosial, budaya, politik dan lain-lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat RI HR Agung Laksono mengungkapkan itu pada peluncuran buku Mereka yang Tak Terlihat; Kemiskinan dan Pemberdayaan di Indonesia, yang ditulis Irfan Kortschak, Rabu (6/10) di Jakarta. Target MDGs untuk Indonesia pada tahun 2015 adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin hingga separuhnya dari angka kemiskinan tahun 1990, yaitu sekitar 7,5 persen dari total jumlah penduduk, katanya.
Agung menjelaskan, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan ditargetkan pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 jumlah penduduk miskin turun menjadi 8-10 persen.
Banyak hal, lanjut Agung Laksono, yang mempengaruhi masyarakat menjadi miskin, misalnya belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin itu sendiri, seperti hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, tanah, sumberdaya alam, air bersih dan sanitasi, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan proses pembangunan.
Namun demikian, di luar itu semua ternyata di sekitar kita masih ada saudara-saudara kita yang belum seberutung kita di sini, seperti yang diceritakan dalam buku Mereka yang Tak Terlihat; Kemiskinan dan Pemberdayaan di Indonesia ini, tandasnya.
Menurut Agung Laksono, mereka yang belum tersentuh program pembangunan selama ini diberdayakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli.
Ketua Kelompok Kerja PNPM, Suyana R mengatakan, buku Mereka yang Tak Terlihat; Kemiskinan dan Pemberdayaan di Indonesia merupakan potret suatu kalangan yang belum tersentuh, belum mendapatkan pelayanan sebagaimana harusnya.
Buku menceritakan mereka-mereka yang belum tersentuh pembangunan dan bagaimana keberanian mereka menghadapi hidup. Mereka tak mendapatkan pelayanan sedikit pun dalam program pembangunan nasional, katanya.
Menurut Suyana, PNPM yang tidak dianggarkan pemerintah ini, diminati masyarakat kecil karena pirnsipnya mereka bisa mewujudkan impiannya. Ada kekuatan motivasi dan gotong royong. PNPM telah mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberi mereka kesempatan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
Mereka berkisah
Pada peluncuran buku semalam, orang-orang yang termajinalkan dan berkisah dalam buku tersebut, hadir menceritakan langsung pengalamannya. Ada orang dengan cacat fisik di Aceh. O rang dari sebuah desa dengan kelainan tunarungu yang dibawa sejak lahir di Bali yang sangat besar jumlahnya. Sampai orang yang mengidap HIV AIDS positif di Papua.
Yudi, penderita HIV AIDS positif itu mengatakan, bahwa kondisi saat ini tidak membuatnya menderita, walau dijauhkan dari keluarga. Dalam pelayanan kesehatan, saya didiskriminasi, ketika istri saya yang negatif HIV AIDS, saat melahirkan tak ada yang mau melayani, takut tertular.
Orang yang peduli dengan penderita HIV AIDS sedikit sekali, sehingga akhirnya saya bentuk komunitas penderita HIV AIDS positif bernama Kelompok Sorong Sehati, kata Yudi, yang positif HIV AIDS sejak 2003 .
Senin, 26 Juli 2010
Kasus Sisminbakum dan Krisis Kepemimpinan SBY

HMINEWS.COM – Perkembangan kasus Sisminbakum yang menyeret mantan Menkumham dan Mensesneg Yusril Ihza mahendra era Pressiden SBY makin menarik. Bukan hanya karena kegaduhan publik yang coba diciptakan oleh Yusril berkenaan dengan tudingan illegalitas terhadap Jaksa Agung Hendarman Supandji , tetapi yang lebih serius adalah pengungkapannya mengenai keterlibatan SBY dan inner circlenya dalam permasalahan ini.
Paling akhir adalah pengungkapan atas keterlibatan Sudi Silalahi dan SBY sendiri dalam upaya “menyingkirkan” Yusr IM dari Kabinet dan dakwaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi kasus Sisminbakum tersebut.
Mengapa saya mengatakan serius? Sebab jika publik dapat dipengaruhi oleh Yusril IM melalui pengungkapan-pengungkapan latarbelakang politik dari masalah yang menimpanya, niscaya akan semakin menambah beban Pemerintah dan juga pribadi SBY dan lingkaran dalamnya yang, pada gilirannya, akan menganggu legitimasi politik yang semakin banyak dipertanyakan oleh lawan-lawan politik serta sebahagian publik di negeri ini.
Yusril IM, yang notabene pernah menduduki posisi strategis dalam Kabinet SBY, sudah pasti memiliki banyak “kartu” dan “informasi dari dalam” yang dapat dipergunakan untuk tawar-menawar politik atau, jika tidak diakomodasi, membuat suasana tidak kondusif bagi elite kekuasaan yang ada.
Contoh yang paling gres tentu adalah pengungkapannya mengenai bagaimana Yusril IM sejatinya telah diincar oleh SBY, Sudi, dan Hendarman untuk dijatuhkan bahkan ketika ia masih menjabat sebagai Mensesneg. Seperti yang kita baca dalam tautan posting ini, Yusril IM ingin mnampilkan dirinya sebagai pihak yang didzolimi kendati telah berjasa besar kepada SBY dan Pemerintahannya, termasuk menjadi Ketua panitia Konferensi Asia-Afrika pada 2005 yang dianggap sukses dan mampu mendongkrak citra Republik dan SBY di dunia internasional. Yusril IM terkesan ingin menampilkan sebuah gambaran yang sangat negatif mengenai kondisi pemerintahan dan Kabinet SBY dan, sebaliknya, menunjukkan bahwa dirinya menolak untuk terus bergabung di dalamnya dengan meminta mundur.
Dalam penuturan Yusril IM, sangat transparan bagaimana ketiga pihak yang bekerjasama untuk menjatuhkan Yusril IM kemudian saling mengingkari bahwa ada upaya tersebut, namun Yusril IM bergeming dengan pendapatnya.
Jika hal ini kemudian berkembang luas dalam wacana publik dan media juga memberikan coverage secara terus menerus dan meluas, bukan tidak mungkin pengungkapan Yusril IM ini akan bisa mengalahkan semua kasus yang sekarang sedang menjadi perhatian publik, termasuk heboh tentang rekening gendut oknum Polri, kasus tayangan porno Luna Maya, Cut Tari dan Ariel, dan kasus Susno, Gayus, dan juga Anggodo vs KPK. Sebab, perguliran dari kasus yang diungkapkan Yusril IM akan sangat eksplosif bagi posisi politik Pemerintah dan SBY yang saat ini justru sedang babak belur karena berbagai kegagalannya dalam mengelola pemerintahan dan memberikan solusi-solusi bagi masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Jika parpol pendukung pemerintahan SBY yang tergabung dalam SETGAB tidak memahami masalah ini, saya khawatir mereka akan semakin terpojok dan segera mendapati diri dalam pertikaian yang lebih parah. Apalagi kalau hal ini bergabung dengan issu reshuffle Kabinet, maka pertikaian intra koalisi akan menemukan momentumnya yang akan dapat membuat kinerja Kabinet benar-benar akan sangat terganggu.
Hasil akhir dari semua ini tentu sudah dibayangkan oleh Yusril IM dan lawan politik SBY: kondisi politik yang kacau balau dan semakin melemahnya kemampuan Kabinet dan koalisi parpol untuk menjalankan fungsi mereka! Indonesia akan terancam menghadapi krisis kepemimpinan dan sistem politik yang tidak kalah parahnya dengan masa sebelum Soeharto jatuh. See MoredetikNews : Yusril Merasa Sudah Jadi Incaran Sejak Jadi Menteri SBY www.detiknews.com. Yusril Ihza Mahendra kini kena jerat hukum terkait kasus dugaan korupsi Sisminbakum. Yusril merasa sudah jadi incaran sejak dirinya menjabat Mensesneg dalam KIB pimpinan Presiden SBY.
diambil dari http://hminews.com
Sabtu, 10 Juli 2010
Cut Tari Minta Maaf??
Berikut permintaan Maaf artis cantik Cut Tari :
Assalamualaikum, kepada Bapak Presiden Indonesia, Kapolri dan ibu, Bapak Kabareskrim beserta ibu, Kadiv Humas dan Direkutr 1, penyidik, tokoh agama dan masyarakat dan para orangtua dan masyarakat Indonesia, atas nama pribadi dan keluarga saya mohon maaf sebesar-besarnya atas pemberitaan baru-baru ini yang menimbulkan keresahan.
Sekali lagi saya mohon maaf, pembelajaran tersebut merupakan introspeksi berharga buat saya. Saya mohon maaf pada suami dan terima kasih selama ini setia mendampingi saya menghadapi masalah saya. Insya Allah saya kuat.
Saya mau meminta semua, mungkin nggak tau rasanya jadi saya, saya minta dimaafkan.
Setelah kemarin ngotot kalau dia bukan pelaku video mesum bersama Ariel, sekarang dia meminta maaf kepada semua pihak. Apakah ini membuktikan kalu Cut Tari memang pelaku dalam video mesum itu??
(BMW)
Petisi 28 : Usut Tuntas Dugaan Korupsi Mafia Istana
Menurut Harry, kalau presiden serius dalam melakukan pemberantasan korupsi, presiden harus memulainya dari lingkaran istana negara, dugaan kasus korupsi yang di duga melibatkan lingkaran utam Istana Negara yang tidak ditangani institusi penegak hukum adalah :
1. Dugaan kejahatan korupsi baillout Bank century Rp. 6,7 triliun (diduga melibatkan Wapres Boediono, Sri Mulyani, dll)
2. Dugaan korupsi terhadap pengadaan IT KPU pada pemilu 2009, bila terbukti akan mengancam keabsahan Pemilu 2009.
3. Dugaan pengemplangan pajak oleh Paulus Tumewu (diduga melibatkan Sri Mulyani, Fadel Muhammad, Marsilam Simanjuntak)
4. Dugaan aliran dana haram ke sebuah rekening Yayasan yang dipimpin Djoko Suyanto (Menkopolhukam) untuk kepentingan pendanaan pemilu 2009.
5. Dugaan korupsi Marzuki Ali (Ketua DPR) yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kajati Palembang terkait kasus dugaan korupsi di PT Semen Baturaja
6. Dugaan korupsi Jhonny Allen Marbun (Wakil Ketua Umum partai Demokrat) terkait pelolosan program stimulus Fiskal tahun 2009 di Departemen pehubungan
7. Dugaan korupsi Sardan Marbun, komisaris utama PT. Delimuda Perkasa (DMP), terkait dugaan korupsi pajak hingga Rp. 300 Milyar, serta beberapa izin yang tidak dimiliki oleh perusahaan pengelola crude palm oil (CPO) tersebut.
8. Dugaan adanya suap terhadap Menteri sekretaris negara, Sudi Silalahi sebesar Rp. US $ 10 Juta dan Jaksa Agung, Hendarman Supandji sebesar US$ 3 Juta (primaironline.com).
Harrys menilai, kalau partai demokrat dan Setgab (Sekretaris Gabungan) telah menjadi semacam Pasport Diplomatik, yang menjamin kekebalan hukum terhadap para penghuninya yang diduga terlibat berbagai kejahatan korupsi, perampokan bank dan pengemplangan pajak.
Sebuh praktek penegakan hukum dibawah pemerintahan SBY-BOEDIONO yang sangat diskriminatif atau pilih kasih, di tengah meluasnya penderitaan rakyat dan prajurit muda TNI dan Polri karena krisis ekonomi dan kesejahteraan, kata Harry.
Banyak Jaksa-Polisi Tak Laporkan Kekayaan

Jakarta - Tingkat kepatuhan pejabat Kejaksaan Agung dan perwira polisi untuk melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi lebih rendah dibanding kebanyakan instansi lain. Hingga kemarin, baru sekitar 4.500 jaksa yang sudah melapor dari total 8.000-an orang yang diwajibkan, atau mencapai 57,35 persen.
Jumlah perwira polisi yang melaporkan kekayaannya sedikit lebih baik, sekitar 5.100 orang dari hampir 7.000 personel yang diwajibkan, atau 73,45 persen. Mereka yang diwajibkan adalah para perwira pada jabatan eselon yang digolongkan sebagai penyelenggara negara di kepolisian, termasuk para penyidik.
Sebagai pembanding, kepatuhan para penyelenggara negara di Kementerian Keuangan tercatat mencapai 92,43 persen dari sekitar 7.000 pejabat yang diwajibkan lapor. Sementara itu, ketaatan para pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah 97,98 persen dan Mahkamah Agung 89,72 persen.
Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengatakan, sesuai dengan aturan, setiap pejabat penyelenggara negara mestinya melaporkan kekayaannya minimal dua tahun sekali. "Itu untuk jabatan yang sama," ujarnya. "Setiap promosi jabatan atau mutasi, mereka pun wajib melaporkan ulang kekayaannya."
Sebagai contoh, dari data di KPK, tak ditemukan laporan kekayaan Inspektur Jenderal Bambang Suparno, pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi Kepolisian RI. Laporan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Oegroseno pun belum ada.
Oegroseno, yang dihubungi tadi malam, mengatakan membutuhkan waktu untuk mengisi formulir laporan harta kekayaan itu. "Waktunya sedikit, apalagi pekerjaan di sini banyak," ujarnya.
Menurut Oegroseno, formulir yang dikirimkan KPK kepadanya baru terisi sebagian. Jika selesai malam ini, katanya, dia akan segera mengirimnya dari Medan ke Jakarta. "Lagi pula saya sudah tua. Kalau menulis sering gemetar," ujarnya berkelakar.
Dengan adanya hambatan waktu tersebut, mantan Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Polri ini mengusulkan agar para pejabat penyelenggara negara dipanggil untuk diwawancarai dan ditanyai langsung berkaitan dengan harta kekayaannya. "Kalau menulis kan jadi lama."
Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan perlunya perbandingan dengan instansi lain dalam melihat tingkat kepatuhan polisi dalam melaporkan kekayaannya. "Tidak bisa hanya dilihat dari nominalnya saja, tapi perlu juga kuantitas dari personel kami," ujar Ito.
Menurut Ito, jumlah polisi di Indonesia jauh lebih banyak ketimbang pejabat di instansi lain. Selama ini pun, katanya, pimpinan Polri sudah memerintahkan pelaporan itu disertai ancaman sanksi disiplin. "Kalau tidak sesuai dengan tenggat, bisa dikenai sanksi," katanya.
KPK Minta Jaksa-Polisi Segera Laporkan Kekayaan

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta jaksa dan polisi segera melaporkan kekayaannya. Sebab, berdasarkan data, tingkat kepatuhan pejabat Kejaksaan Agung dan perwira polisi untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK lebih rendah dibanding kebanyakan instansi lain. "Kami imbau mereka untuk segera melaporkan hartanya," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di gedung KPK.
Hingga akhir pekan ini, baru sekitar 4.500 jaksa yang sudah melapor dari total 8.000-an orang yang diwajibkan, atau mencapai 57,35 persen.
Jumlah perwira polisi yang melaporkan kekayaannya sedikit lebih baik, sekitar 5.100 orang dari hampir 7.000 personel yang diwajibkan, atau 73,45 persen. Mereka yang diwajibkan adalah para perwira pada jabatan eselon yang digolongkan sebagai penyelenggara negara di kepolisian, termasuk para penyidik.
Sebagai pembanding, kepatuhan para penyelenggara negara di Kementerian Keuangan tercatat mencapai 92,43 persen dari sekitar 7.000 pejabat yang diwajibkan lapor. Sementara itu, ketaatan para pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah 97,98 persen dan Mahkamah Agung 89,72 persen.
Menurut Haryono, komisi antikorupsi akan berkoordinasi dengan pengawasan internal Polri dan Kejaksaan untuk mendorong penyelenggara negara di kedua lembaga itu segera melaporkan kekayaannya.
Haryono mencontohkan, sebelum ketaatan hakim mencapai 89,72 persen seperti sekarang, Mahkamah Agung tergolong lembaga yang tingkat kepatuhannya rendah. Saat itu, kata dia, KPK langsung berkoordinasi dengan Mahkamah Agung.
Pimpinan Mahkamah Agung kemudian menerbitkan surat edaran agar para hakim segera melaporkan kekayaannya ke KPK bila tak ingin dijatuhi sanksi. "Sehabis itu para hakim segera melaporkan kekayaan," kata Haryono.
Haryono belum memastikan kapan tepatnya KPK akan mendatangi Polri dan Kejaksaan untuk berkoordinasi. Tapi, kata dia, "Sesegera mungkin."
Sabtu, 03 Juli 2010
Hutang Baru Indonesia 1,9 Milyar Dolar Amerika
Pengamat ekonomi dari lembaga kajian ekonomi, Econit, Hendry Saparini, menilai seharusnya pemerintah segera menyadari bahwa tingginya utang luar negeri akan berbahaya bagi anggaran negara. Ia berpendapat, jika pemerintah sampai saat ini masih menetapkan defisit anggaran tinggi sehingga diperlukan utang luar negeri untuk menutupi defisit, hal itu karena pemerintah kurang cermat dalam mengelola anggaran dari tahun ke tahun.
“Karena tidak ada evaluasi efisiensi terhadap anggaran, jadi seolah-olah semua pengeluaran-pengeluaran yang wajib dilakukan,” ujar Hendry.
Dalam KTT G-20, juga muncul wacana agar negara-negara yang menerapkan stimulus fiskal agar menggunakannya secara efisien dan tepat. Menurut Hendry Saparini, itu pun belum dilakukan pemerintah, padahal dua tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan sekitar 73 trilyun rupiah untuk stimulus fiskal dalam mengantisipasi melebarnya dampak krisis global
“Stimulus fiskal ini sudah dibiayai dengan sangat mahal, desainnya juga buruk dan yang ketiga kemampuan realisasinya juga rendah, sehingga tertumpuklah beban-beban keuangan negara kita hingga saat ini,” kata Hendry.
Masih tingginya defisit, menurut Danny Setiawan dari Koalisi Anti Utang, merupakan rekayasa pemerintah agar Indonesia mendapat utang. “Jadi, saya kira defisit selalu digunakan untuk menjustifikasi pembuatan utang baru dengan biaya yang sangat mahal,” kata Danny.
Namun, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto beberapa waktu lalu menegaskan, utang luar negeri selain untuk menutupi defisit anggaran juga berguna bagi pembangunan infrastruktur. “Paling besar dari Jepang, nomor dua dari Bank Dunia, nomor tiga dari Cina, baru nomor empat dari ADB,” jelas Menteri Joko Kirmanto.
Pemerintah dan DPR RI menetapkan defisit anggaran 2010 sebesar 133,7 trilyun rupiah. Sementara utang baru yang akan diterima pemerintah tahun ini sekitar 1,9 milyar dolar Amerika. (dni/berbagai sumber)
http://hminews.com/news/19-milyar-dolar-amerika-hutang-baru-indonesia/
Sabtu, 19 Juni 2010
HMI Bukan Anas, Anas Bukan Lagi Anggota HMI

Jakarta, pbhmiNET (18/6) - Bagai petir di siang bolong, tiba-tiba terdengar berita tentang HMI connection dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2010-2015. Terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai ketua partai demokrat dalam kongres di Bandung beberapa waktu lalu bukan merupakan kemenangan HMI. HMI adalah organisasi perkaderan sekaligus organisasi perjuangan, di organisasi ini senantiasa diungkapkan bahwa addinul haq merupakan satu-satunya tolok ukur dimana kebenaran dipertaruhkan dan prinsip di pertahankan.
Merebaknya isu tentang HMI connection dalam kemenangan dan susunan kepengurusan Partai Demokrat periode 2010-2015 dibawah komando Anas Urbaningrum, seperti di katakan Heru Dharsono dari Jaringan Nusantara di Jakarta, tidak benar. Jauh sebelum Partai Demokrat ada, HMI sudah ada. PB HMI menilai pendapat tersebut sangat keliru kalau di kaitkan dengan HMI.
PB HMI tidak pernah terlibat dalam perpolitikan partai demokrat apa lagi mencampuri kepengurusan partai Demokrat. "Kami menolak dengan tegas kalau kepengurusan partai demokrat di kaitkan dengan HMI", demikian ditegaskan Ketua Umum PB HMI M. Chozin Amirullah di Jakarta. Anas bukan lagi anggota HMI tapi Alumni HMI , sebagaimana tertuang dalam konstitusi HMI, hal ini harus bisa dibedakan. "Kalau alumni HMI wadahnya KAHMI". Jadi HMI bukan Anas, Anas bukan lagi anggota HMI.
sumber ; www.pbhmi.net
Jumat, 28 Mei 2010
Waspadai Ada Calon Titipan Koruptor di KPK

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengingatkan bahwa para koruptor tentu juga akan bergerilya dalam proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Denny sudah memperoleh informasi itu. "Saya sudah dapat informasi ada gerakan dan upaya untuk masuk dalam Panitia Seleksi yang sedang berjalan. Mari kita kawal agar proses ini tidak berhasil," tuturnya dalam diskusi mingguan Radio Trijaya FM, Sabtu (29/5/2010).
Menurut staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, informasi yang dia dapat sangat diprcaya. Ada sejumlah calon yang digadang langsung oleh para koruptor. Para koruptor ingin mengamankan KPK untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan bisnis masing-masing. Namun, upaya ini tentu bisa melemahkan kinerja KPK.
KPK Segera Tetapkan Status Hukum Sri Mulyani
pbhmiNET, PERNYATAAN SIKAP- Kelompok organisasi pergerakan yang terdiri dari Satgas Pandawa, Institute for Global Justice (IGJ), Institute Proklamasi, KB PMII, PP PMKRI, Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI), PB HMI MPO, dan Jaringan Kampus Nasional hari Jumat lalu (7/5/2010) melakukan diskusi membahas rencana pindahnya Sri Mulyani dari menteri keuangan menjadi managing director di World bank. Berikut adalah pernyataan sikap dari pertemuan tersebut:
KPK Harus Segera Tetapkan Status Hukum Sri Mulyani
Langkah World Bank (Bank Dunia) yang menawarkan posisi managing director kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang tengah menghadapi sejumlah persoalan hukum, terkait kasus bailout Bank Century dan beberapa kasus pajak. Secara tidak langsung membuka tabir kecurigaan berbagai pihak selama ini bahwa rezim yang berkuasa sekarang adalah rezim neoliberal, yang mengabdikan dirinya pada kepentingan asing (komprador).
Intervensi asing pada kasus Sri Mulyani hanyalah satu gambaran bagaimana lembaga multilateral seperti World Bank dan sejenis, berperan dalam menentukan arah dan kebijakan dalam negeri Indonesia untuk memenuhi nafsu tamak mereka, celakanya, keinginan asing tersebut difasilitasi oleh rezim yang berkuasa.
Jauh sebelumnya kasus Sri Mulyani campur tangan asing sudah menusuk ke dalam jantung hati republik ini yakni ketika disahkanya undang-undang minyak dan gas (migas) No. 22 tahun 2010 yang diduga kuat merupakan pesanan lembaga-lembaga international seperti World Bank, USAID dan IMF , tiga lembaga dimana Sri Mulyani pernah dan akan berkarier disana.
UU Migas bukan saja memperlihatkan secara vulgar bagaimana elit-elit politik di Republik ini dapat diperalat oleh kekuatan asing untuk memenuhi nafsu mereka menjara seluruh isi perut republic, tapi juga kepada kita semua, rakyat Indonesia bahwa bangsa ini sudah kehilangan kewibawaannya, kehilangan jati dirinya ditangan kaum elit komprador.
Sejak kejatuhan presiden Soekarno kekuatan asing sangat berambisi untuk menguasai Indonesia. Presiden Amerika Serikat Richard Nixon pada tahun 1967 mengatakan “ Indonesia adalah ‘hadiah terbesar’ (the greatest prize) di wilayah Asia Tenggara” Hal senada juga dikata seorang pejabat Bank Dunia seperti dikutif, David Ramson dalam tulisannya Mafia Barkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia “Kejadian di Indonesia pada tahun 1965 merupakan kejadian yang terbaik bagi kepentingan Uncle Sam sejak perang Dunia II”.
Paska 1965, Amerika berupaya keras menguasai sistem politik dam ekonomi Indonesia, dengan menempatkan sejumlah orang-orangnya di pemerintahan, yang belakangan dikenal dengan istilah Mafia Berkeley . Ini persis sama yang dilakukan Amerika terhadap para pemuda Chile yang tergabung dalam Chicago Boys, ketika Augustu Pinochet (1873-1990) naik ketampuk kekuasaan
Begitu masuk dalam jajaran Kabinet Soeharto, para mafia Berkeleytancap gas membuat sejumlah kebijakan yang mempersentasikan kepentingan asing satu diantaranya; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing .
Pada tahun 1980-an mafia Berkeley mendorong Indonesia melakukan liberalisasi sektor keuangan dan perbankan melalui kebijakan yang dengan istilah Pakto 88. Langkah selanjutnya di awal 1990-an, Indonesia didorong untuk menggalakkan investasi asing dan swasta guna menggenjot pertumbuhan ekonomi. Akibatnya hutang luar negeri swasta Indonesia membengkak dari US$ 1,8 miliar pada tahun 1975 menjadi US$ 18,8 pada 1990. Tujuh tahun kemudian hutang luar negeri swasta Indonesia naik 4,5 kali lipat menjadi US$ 82,2 miliar.
Seiring dengan kejatuhan Soeharto pada 1998, pendekar-pendekar Mafia Berkeley tidak lagi duduk dipemerintahan, namun begitu tidak berarti kemudian pengaruh mereka hilang begitu saja dari pusat kekuasaan. Sebaliknya justeru semakin menguat. Penggaruh tersebut, terutama ditananamkan oleh kader-kader mereka, diantaranya; Sri Mulyani, Chatib Basri, Mari Pangestu, Boediono, dll.
Bahkan ditangan kader-kader mafia Berkeley tersebut, liberalisasi semakin tidak terkendali. Hampir seluruh sector ddiliberalisasi, termasuk yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Agenda liberalisasi Indonesia jauh melampaui liberalisasi di negara-negara kapitalis besar sekali pun.
Jelas sudah kiranya bahwa rezim yang berkuasa saat ini, bukan rezim yang berpihak pada kepentingan rakyat, tetapi rezim menganut paham neoliberalisme, dan mengabdi pada kekuatan asing. James Petras (2004) menyebut hal seperti ini sebagai ekpansi penjajah (imperialist expansion).
Dalam kaitan itu, menyikapi perkembangan terkini, menyangkut langkah World Bank “menyelamatkan” Menteri Keuangan, Sri Mulyani—yang tengah berhadap dengan sejumlah persoalan hukum—dengan menempatkannya sebagai orang nomor 2 di lembaga multilateral tersebut, adalah sebuah bentuk campur tangan World Bank terhadap persoalan dalam negeri dari sebuah negara merdeka dan berdaulat.
Pembiaran intervensi World Bank terhadap kasus Sri Mulyani, samahalnya dengan membiarkan bangsa ini kehilangan martabatnya sebagai bangsa. Karena itu, kami sebagai salah satu element bangsa menuntut :
1. Tolak campur tangan asing terhadap persoalan-persoalan dalam negeri Indonesia.
2. Tegakan kewibawaan bangsa dan negara
3. Putuskan hubungan dengan World Bank
4. Tutup kantor perwakilan World Bank di Jakarta
5. Keluarkan seluruh antek-antek World Bank dan lembaga sejenisnya yang membawa paham neoliberalisme didalam kekuasaan
6. Tuntaskan kasus Century sampai ke akar-akarnya
7. Mendesakan KPK segera tetapkan status hukum Sri Mulyani
Jakarta 7 Mei 2010
Anas Urbaningrum, Demokrat dan HMI

Jakarta, pbhmiNET- setelah makan berjamaah di sekretariat PB HMI, dari tim kesekretariatan mencoba melaksanakan diskusi dengan tema “Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum”., diskusi ini diantar langsung oleh Nanang Qosim komisi politik PB HMI.
| Dengan naiknya anas sebagai ketua umum demokrat merupakan representai dari kaum muda, karena dinamika politik partai politik di kuasai oleh orang tua, di Hanura ada wiranto, PDIP Megawati, PBB dengan M. Ka’ban. Seperti halnya sepakbola bintang di partai demokrat adalah anas, 2009 pada pemilihan legislative Anas lebih banyak mendapatkan suara di bandingkan dengan calon legislative lainnya. Anas memilki tipe politik yang memakai hati nurani dari sisi intelektual memilki kecerdasan di atas rata-rata, menurut ketua komisi politik PB HMI.
|
HMI : Apa KPK Sudah Ikut-Ikutan Impoten?

Himpunan mahasiswa Islam (HMI) MPO mempertanyakan kesungguhan KPK dalam menangani kasus Bank Century. Mereka menganggap KPK sudah mulai ikut-ikutan impoten dalam penanganan kasus Bank Century.
Dalam “Diskriminasi Hukum Skandal Century” di Jakarta, Minggu (2/5), Ketua Umum HMI MPO mengatakan sikap KPK yang terkesan lambat dalam menangani kasus Century membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap KPK menurun.
“Masyarakat bertanya-tanya bagaimana kelanjutan Century. Apakah KPK sudah ikut-ikutan impoten,” ujar Chozin.
Chozin juga menyayangkan sikap KPK yang mendatangi Boediono dan Sri Mulyani dalam pemeriksaan mereka dalam kasus Bank Century.
” Masak untuk memeriksa Boediono dan Sri Mulyani, KPK harus sowan mendatangi pejabat yang bersangkutan. Anehnya lagi, ketika di sowan, tuan rumah malah rapat,” ujar Chozin. “ Seharusnya mereka yang diperiksa mendatangi, bukan didatangi.”
Pada Kamis, 29 April 2010 Menteri Keuangan Sri Mulyani menjalani pemeriksaan KPK di kantor Kementerian Keuangan. Pemeriksaan tidak dilakukan di gedung KPK dengan alasan kesibukan menteri.
Sementara, Boediono diperiksa esok harinya, Jumat 30 April 2010 di Istana Wakil Presiden, dengan argumentasi, bahwa Wakil Presiden adalah simbol negara.
