LAPMI PWT: Dilaporkan dari Purwokerto. Pagi hari (Jum'at, 1/4/2011), sekitar pukul 09.00 waktu setempat segerombolan mahasiswa sudah berkumpul di halaman kampus FISIP Unsoed. Beberapa dari mereka membawa bendera, spanduk, dan poster berisi tuntutan mereka. Ternyata dikabarkan bahwa pada hari itu Menteri Pendidikan Nasional akan datang ke Universitas Jenderal Soedirman untuk meresmikan gedung auditorium baru yang diberi nama Graha Widyatama.

Ternyata ini adalah bentuk aksi Selamat Datang bagi Pak Menteri. Sekitar ratusan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menyambut kedatangan Mendiknas. Aksi dilakukan sekitar pukul 09.30 wib. Massa yang terdiri dari mahasiswa baik BEM, UKM, maupun Ormas itu menuntut untuk menghentikan komersialisasi pendidikan. Mereka juga menuntut dicabutnya PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Massa bergerak dari dalam kampus menuju lampu merah pertigaan jalan kampus dan melakukan orasi. Setelah itu massa bergerak menuju depan gedung auditorium yang terletak di samping kampus FISIP, Jalan HR Boenyamin, tempat di mana Mendiknas akan singgah. Di pinggir jalan, depan gedung, massa kembali melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Karena pintu gerbang gedung ditutup dan dijaga oleh keamanan, massa hanya bisa berorasi di pinggir jalan tepat di depan gedung.

Salah seorang mahasiswa perempuan bernama Siti Nur Rahmayanti, yang mengatasnamakan dirinya dari HMI-MPO sempat memanjat tembok pagar gedung setinggi 2,5 meter dan melakukan orasi, berteriak lantang dari atas. Aksi ini sempat mendapat perhatian publik yang ada di situ.

Setelah berorasi di depan gedung, massa kembali menuju pertigaan jalan kampus dan melakukan aksi tidur di jalan sebagai bentuk protes dan bentuk simpati akan carut carutnya pendidikan di Indonesia. Sebelum massa membubarkan diri, mereka memasang sepanduk di pagar kampus FISIP yang berisi tuntutan mereka. Massa membubarkan diri sekitar pukul 11.30 wib. (wibiono)

Aliansi Rakyat Banyumas Bersatu (alat bambu)
HMI (MPO), BEM FISIP, FMN, GMNI, HMI Dipo, IMM, PMKRI, PMII, KAMMI, LMND IPM, SRMI, BEM Unsoed

20 oktober, tepat satu tahun pemerintahan rezim SBY-Boediono jilid 2 berkuasa. setelah satu tahun rezim ini memerintah, banyak sekali terjadi persoalan yang memicu gejolak sosial masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terihat dari berbagai sektor mulai dari wilayah pendidikan, kesehatan, penegakan HAM, supermasi hukum, korupsi, lingkungan hidup, dll. yang belum terselesaikan sampai sekarang dan manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh rakyat. Program-program yang ditawarkan SBY pun tidak dapt menjawab permasalahan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah orientasi program pemerintah seama ini hanya bersifat sektoral, bukan holistik. Selain itu, pemerintah lebih mengutamakan proyek-proyek pembangunan belaka tanpa membangun peradaban publik yang layak.

Bila kita mengacu pada data BPS tahun 2010, menunjukkan bahwa dari persebaran jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,6 juta jiwa, angkatan kerja negara Indonesia berjumlah 116 juta. Dari jumlah tersebut, jumlah pengangguran sebesar 8,9 juta, sedangkan anka kemiskinan mencapai sekitar 32,74 juta jiwa. Lebih dari 53 juta orang bekerja sebagai buruh, dan 42,83 juta lainnya bekerja sebagai petani.

Sementara, hutang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 2500 trilyun rupiah, diantaranya dibuat selama 5 tahun pemerintahan SBY sebesar 300an trilyun. Belum lagi kerugian negara akibat illegal logging 83 milyar/hari atau 30,3 trilyun/tahun. Semakin merebaknya kerusakan ekologis dan alih fungsi lahan dari program develpmentalisme, hampir di seluruh penjuru bumi pertiwi mengakibatkan banyak terjadi bencana alam seperti: bajir, longsor, dl yg banyak menelan korban.

Berangkat dari keadaan obyektif ini, kami dari ALATBAMBU menuntut SBY segera menyelesaikan permasalahan ini. Maka dari itu kami menuntut:
1. realisasikan angaran pendidikan 20%
2. berikan lapanga pekerjaan
3. akses kesehatan untuk seluruh rakyat
4. tegakkan hukum dan usut tuntas kasus pelanggaran HAM
5. menghentikan pemerintaan neolib
6. hentikan eksploitasi hutan dan alih fungsi hutan
7. berantas korupsi tanpa tebang ilih
8. bangun sumber ketahanan pangan nasional melaui keuatan otonomi daerah
9. hapus hutang luar negeri Indonesia
10. jaga integritas dan kedaulatan negara
11. nasionalisasi industri pertambangan.

Apabila tuntutan ini tidak dapat direalisasikan, maka kami meminta dengan hormat kepada SBY agar berkenan untuk MUNDUR dari jabatannya.

LAPMI-PWT- Purwokerto, di pagi hari yang sejuk tiba-tiba Purwokerto dihebohkan sebuah peristiwa kebakaran hebat. Kebakaran terjadi di sekitar jalan kampus, tepatnya di samping AlfaMart yang berada di pertigaan jalan Madrani, Kelurahan Grendeng.

Kebakaran itu terjadi sekitar pukul 05.00 wib (13/10/2010) ketika sebagian warga Kelurahan Grendeng dan sekitarnya tengah asyik menikmati dinginnya udara pagi. Seketika banyak orang yang berhamburan ke luar rumah dan berteriak tidak jelas. Terang saja, dari jarak 500 meter terlihat kepulan asap hitam pekat membumbung tingi di angkasa yang menandakan si jago merah tengah "mendemonstrasikan" aksinya melahap apa yang ada. Setidaknya ada tiga bangunan berikut isinya, sebuah mobil pick up, serta sebuah sepeda motor yang ludes dilahap si jago merah ini.

Sebanyak empat mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Kurang lebih 45 menit api baru bisa dipadamkan. Sebelumnya api sempat membesar kembali ketika hampir padam akibat kemacetan alat pemadam yang tiba-tiba tidak dapat menyemprotkan air.

Hingga sejauh ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran hebat yang terjadi di jalan kampus ini. Dugaan awal adalah akibat kompor di salah satu warung. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta karena toko bangunan yang berada di sebelahnya ikut terbakar beserta mobilnya.
(BMW)

StayTuned-Purwokerto- Lagi-lagi kasus pelanggaran HAM terjadi di negeri ini. Ini dialami oleh para aktivis pembela HAM dan keadilan.. Belum lama terjadi kasus penganiayaan terhadap aktivis ICW , Tama Langkun yang diduga karena kasus yang sedang ditanganinya, yaitu kasus rekening gendut petinggi Polri.

Baru kemarin, tanggal 19 Juli telah terjadi pembunuhan oleh oknum polisi kepada aktivis dari LMND (Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi) yang bernama Herman di Garut. Menurut beberapa sumber berita, Herman tewas karena ditembak oleh oknum polisi. Ini sesuai dengan pernyataan Hilman Afriandi selaku ketua umum LMND. Seperti yang dilangsir oleh TribunNews.com (Kamis, 22/7), menurutnya pembunuhan itu terjadi setelah ada aktivitas politik LMND pagi harinya di PT Chevron.

Herman aktivis yang aktif dan turut serta mendorong dan memimpin aksi-aksi penolakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), penolakan korupsi, serta memberi advokasi rakyat dan terlibat dalam koordinasi perjuangan ke PT Chevron. Karena aktivitasnya ini, akhirnya nasibnya berakhir di ujung mata peluru seorang oknum polisi yang seharusnya sebagai penegak HAM.

Aksi Solidaritas Purwokerto

Malam ini (22/7/2010), bertempat di depan kampus Unsoed Purwokerto digelar aksi solidaritas terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa para aktivis, termasuk Herman. Aksi ini diikuti oleh beberapa elemen gerakan di Purwokerto seperti LMND, HMI, PMKRI, SRMI. Aksi ini dilakukan dengan diskusi dan refleksi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pasca meletusnya gerakan reformasi 98. Dalam aksi, masa membawa keranda mayat sebagai simbol matinya Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Ternyata demokrasi yang saat ini bergulir masih kamuflase belaka. Seperti yang diungkapkan oleh Erwin Asrizal selaku Ketua HMI-MPO cabang Purwokerto dan beberapa orang dari ormas lain, bahwa kondisi saat ini seperti dikembalikan pada jaman orde baru dengan tindakan represifitas dari pihak pemerintah. Namun kondisi saat ini dianggap jauh lebih berbahaya, karena kepentingan pemilik modal sudah berani menggunakan cara-cara kekerasan ala orde baru.

Dalam tuntutan aksi tersebut, mereka meminta:

1. Kapolri turun tangan langsung dalam pengusutan tuntas kasus tersebut.
2. Penyidikan kasus tersebut oleh pihak kepolisian Garut secara terbuka.
3. Bahwa senjata organik adalah tanggung jawab polisi, maka polisi harus bertanggung jawab.
4. Menuntut Mabes Polri untuk mengungkap motif dibalik penembakan aktivis tersebut.

Aksi diakhiri dengan menyanyikan lagu darah juang secara khidmat. Walaupun aksi tidak terlalu banyak, namun itu cukup menarik perhatian banyak orang yang melintas jalan HR. Bunyamin. (BMW)

KEBUMEN - Rapat Paripurna DPRD Kebumen dengan agenda usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kebumen periode 2005-2010 yang berakhir masa jabatannya, gagal digelar Senin (5/7). Pasalnya, anggota legislatif yang hadir dalam rapat pleno tersebut tidak memenuhi kuorum.

Berdasarkan daftar hadir, dari total 50 anggota Dewan, jumlah yang hadir hanya 29 orang. Padahal, untuk bisa mencapai kuorum, sekurang-kurangnya harus dihadiri 3/4 dari jumlah anggota DPRD atau 37 wakil rakyat. Artinya, masih kurang delapan orang lagi agar rapat tersebut bisa memenuhi kuorum.

Sesuai dengan jadwal, sidang pleno tersebut semestinya dimulai pukul 09.00 WIB. Namun demi menunggu kedatangan anggota Dewan yang lain, sidang baru dimulai pukul 10.30 WIB.

Sayangnya, jumlah anggota Dewan yang datang belum juga memenuhi batas minimal. Padahal, Bupati KH M Nashiruddin Al Mansyur dan Wakil Bupati H Rustriyanto SH hadir tepat waktu di lembaga legislatif tersebut. Demikian pula para pejabat di lingkungan Pemkab Kebumen.

Berdasarkan pemantauan Suara Merdeka, tidak hanya anggota, unsur pimpinan Dewan juga tidak lengkap. Dari empat pimpinan Dewan, hanya dua yang hadir yakni Ketua DPRD Ir Budi Hianto Susanto dari Fraksi PDIP dan Wakil Ketua DPRD H Yusuf Cahyono BSc dari Fraksi PPP. Dua wakil ketua lainnya, yakni H Suprapto HS dari Fraksi Partai Golkar serta Agus Kurniawan dari Fraksi Partai Demokrat absen.

Anggota Dewan dari Partai Demokrat yang daftar hadirnya terisi tanda tangan hanya dua orang, yakni Aksin dan Maijan. Bahkan, seluruh anggota dari Partai Golkar yang berjumlah tujuh orang kompak absen. Demikian pula empat anggota Dewan dari Fraksi PKB juga tidak menampakkan wajah.

Anggota Dewan yang komplet hadir yakni dua orang dari PKS, tiga dari PKNU, dan satu dari Partai Gerindra. Seluruh anggota PDIP hadir kecuali H Probo Indartono SE MSi.

Dua dari Fraksi PAN diketahui tidak hadir, yakni H Barli Halim SE dan Taufik Hamzah SIP. Tiga anggota dari PPP juga tidak terlihat. (bmw)

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/07/06/115726/Pemberhentian-Bupati-Tertunda
06 Juli 2010